Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Proyek pembangunan infrastruktur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) dari dana pinjaman alternatif PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di wilayah Kota Tanjungpinang, dievaluasi. Evaluasi proyek infrastruktur Pemprov Kepri itu dilakukan langsung oleh pihak PT SMI sebagai penyedia pembiayaan alternatif.
Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad mendampingi kunjungan jajaran PT Sarana Multi Infrastruktur ke Tanjungpinang, Senin (13/2/2023). Kunjungan PT SMI tersebut untuk melihat berbagai pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperindah wajah Tanjungpinang.
Jajaran PT SMI dalam kunjungan kali ini dipimpin oleh Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek Faaris Pranawa, dan didampingi Kepala Divisi Pembiayaan Publik I Erdian, Relationship Manager Panjar Pamungkas.
Bersama dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, rombongan PT SMI langsung meninjau sejumlah proyek infrastruktur yang telah dikerjakan oleh Pemprov Kepri. Di antaranya adalah median jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah, flyover Simpang Ramayana Tanjungpinang, kawasan Jalan Merdeka Kota Lama Tanjungpinang, pelantar I dan pelantar II.
Faaris Pranawa menyebutkan, maksud dari kunjungan mereka adalah untuk melihat sejauh mana kemajuan proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pinjaman dari PT SMI.
Dari pengamatannya, Faaris Pranawa mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Kepri dibawah komando Gubernur Ansar dalam memanfaatkan pembiayaan infrastruktur yang disediakan PT SMI.
“Kami datang kesini untuk melihat langsung proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah Provinsi Kepri, dan saya bisa mengatakan, Pemprov Kepri memang menggunakan pembiayaan infrastruktur kami dengan sangat maksimal untuk pembangunan infrastruktur,” katanya di Gedung Daerah, Tanjungpinang.
Lebih lanjut, Faaris Pranawa pun berharap jika kemitraan PT SMI dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kedepannya bisa dilakukan dalam jangka yang lebih panjang. Hal ini dikarenakan pembiayaan infrastruktur yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat tentunya lebih ideal jika dilakukan dalam jangka panjang.
“Kami terus didorong oleh ibu Menteri keuangan untuk mengeluarkan produk-produk baru yang dapat membantu pemerintah daerah, kami siap memberikan fleksibilitas pembiayaan dengan tenor yang lebih panjang,” katanya.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melakukan peminjaman dana sebesar Rp180 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai pembangunan tujuh proyek strategis di Kepulauan Riau pada tahun 2022.
Tujuh proyek dimaksud yaitu pembangunan jalan layang (flyover) simpang Ramayana, penataan jalan bandara, penataan kawasan kota lama, integrasi pelantar 1 dan 2, serta penataan pusat ibu kota Provinsi Kepri di Kota Tanjungpinang, kemudian ada pembangunan gedung workshop di Kabupaten Karimun, dan lanjutan pembangunan jalan lingkar pesisir Tanjungpinang.
Skema pembayaran dana pinjaman itu akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kepri tahun anggaran 2023-2024 ditambah bunga 5,5 persen. Jadi, ditargetkan dalam dua tahun sudah lunas. Tahun 2023 dianggarkan Rp90 miliar, dan 2024 Rp90 miliar.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebutkan dana pinjaman dari PT SMI ini merupakan sebuah terobosan mencari alternatif pembiayaan infrastruktur di Kepri. Hal itu bertujuan agar pembangunan daerah tetap berjalan dan pemulihan ekonomi juga tidak terganggu.
“Pemerintah daerah sangat terbantu dengan pembiayaan alternatif yang disediakan PT SMI, tidak hanya di Kepri, daerah lainpun banyak yang bekerjasama dengan PT SMI untuk pembangunan infrastruktur, jadi ini sesuai semangat untuk kemajuan Kepri,” jelas Ansar Ahmad.
PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia di bawah Kementerian Keuangan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nonor 100/PMK. 010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Terdapat delapan sektor operasional yang dapat dibiayai oleh PT SMI, yaitu jalan dan jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, pengelolaan sampah, listrik, irigasi, dan penyediaan air minum. (yen)
Editor: Wahyu