banner 728x90
Gambar rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan tiga dimensi. F- dok/suaraserumpun.com

Menghubungkan Batam ke Bintan, Pembangunan Jembatan Terpanjang di Indonesia Segera Direalisasikan

Komentar
X
Bagikan

Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menghubungkan Pulau Batam ke Bintan atau sebaliknya, segera terwujud. Karena, pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia, yaitu jembatan Batam-Bintan segera direalisasikan.

Pembangunan jembatan Batam-Bintan sebagai jembatan terpanjang di Indonesia ini memiliki panjang 14,74 kilometer. Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad menyatakan, pembangunan jembatan Batam-Bintan ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan jembatan Batam-Bintan ini akan menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Kawasan Strategis Perekonomian Nasional (KSPN).

Sebagai kawasan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi KSPN, Kepri harus didukung dengan berbagai infrastruktur penunjang yang memadai. Antara lain jembatan Batam-Bintan.

“Jembatan terpanjang di Indonesia ini, menjadi ikonik dan usefull bagi masyarakat Kepri dan tentu menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia,” ujar Ansar Ahmad dalam keterangan resminya, Minggu (29/1/2023).

Bagi Gubernur Kepri, pembangunan jembatan Batam-Bintan ini tidak hanya harapan bagi masyarakat Kepri. Tetapi, menjadi impian besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena dengan adanya infratrusktur yang baik di daerah perbatasan akan menambah kewibawaan bangsa di ‘mata’ negara-negara lain. Sebab, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.

Baca Juga :  Sah! Tanjungpinang dan Batam Masuk PPKM Level 3, Boleh Belajar Tatap Muka Terbatas

“Dengan adanya jembatan ini, tentu akan menambah kewibawaan bangsa kita domaga negara-negara tetangga tersebut. Kita semua selalu berbicara lantang bahwa negara kita adalat negara yang besar dan kaya, maka inilah saatnya kita menunjukkan kebesaran dan kekayaan negara kita,” kata Ansar Ahmad.

Secara manfaat, jembatan Batam-Bintan ini dapat memudahkan mobilitas kendaraan, barang, dan orang dari dua wilayah, Batam dan Bintan. Jembatan terpanjang di Indonesia di Kepri ini, menghidupkan perekonomian masyarakat. Serta memberikan multiplier effect untuk daerah lain di sekitarnya.

“Kita Sudan berusaha, kita juga sudan berdoa, semoga saja mimpi kita bersama ini bisa segera wujudkan. Apalagi kita lihat Pemerintah pusat juga cukup serius dengan proyek ini,”kata Ansar.

Baca Juga :  Big Match Liga Champions Pekan Ini: Munchen Vs Barcelona, Liverpool Vs Ajax

Dijelaskan juga oleh Ansar bahwa pemerintah telah mendapatkan dana pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk menopang peadanaan proyek ini senilai US$300 juta atau setara Rp4,4 triliun.

Jembatan Batam-Bintan yang jadi terpanjang di Indonesia ini dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Selain itu, proyek ini juga termasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

Data dan investasi proyek pembangunan jembatan Batam-Bintan yang terus digesa Ansar Ahmad Gubernur Kepulauan Riau. F- diskominfo kepri

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) Jembatan Batam-Bintan tengah melakukan percepatan atas proyek tersebut bersama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, proyek Jembatan Batam-Bintan termasuk dalam daftar proyek KPBU pada tahun 2023 ini. Investasi untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan mencapai Rp14,74 triliun.

Jembatan Batam-Bintan direncanakan akan dibangun sepanjang 14,74 Km dengan pembagian 7,98 km untuk porsi KPBU (Pulau Bintan-Pulau Tanjung Sauh) dan 6,76 Km untuk porsi dukungan pemerintah (Pulau Tanjung Sauh-Pulau Batam) yang akan bersumber dari pinjaman luar negeri.

Baca Juga :  Jambore Jurnalistik Kota Tanjungpinang Berlanjut, M Yatim: Jangan Terjebak Euforia Medsos pada Pemilu 2024

Saat ini, sedang dilakukan review kajian lalu lintas oleh PT PII terkait dengan minimum revenue guarantee (MRG) untuk memitigasi risiko arus lalu lintas yang tidak sesuai dengan proyeksi pada saat awal operasi.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna dalam RDP dengan Komisi V DPR, Selasa (24/1/2023) lalu, proyek tersebut saat ini memasuki tahap finalisasi final business case (FBC). Lalu, penandatanganan MoU atas pembagian tugas dan tanggung jawab antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Prakualifikasi proyek tersebut ditargetkan bakal dilakukan pada kuartal III/2023. Rencananya jembatan dengan total panjang 14,74 kilometer ini akan terbagi menjadi 7,68 jembatan dan 7,06 jalan tol. (yen)

Editor: Wahyu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *