Beranda All News Mardiyanto Arif Rakhmadi Dilantik sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kepri

Mardiyanto Arif Rakhmadi Dilantik sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kepri

0
Gubernur Kepri Ansar Ahmad memberikan selamat kepada Mardiyanto Arif Rakhmadi usai pengukuhan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (9/1/2023). F- diskominfo kepri

Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Mardiyanto Arif Rakhmadi dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri. Mardiyanto Arif Rakhmadi pengganti Wawan Yulianto, dikukuhkan oleh Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (9/1/2023).

Mardiyanto dikukuhkan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP RI nomor KP.01.03/KEP-523/K/SU/2022 tertanggal 23 Desember 2022 menggantikan Wawan Yulianto yang ditunjuk sebagai Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Bencana BPKP Pusat sebagai jabatan barunya.

Hadir dalam acara tersebut Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP Iwan Taufik Purwanto, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, Pimpinan DPRD Provinsi Kepri, Forkopimda Kepri atau yang mewakili, Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wali Kota Batam diwakili Asisten I, para pimpinan instansi vertikal, Tim Percepatan Pembangunan dan para kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.

Baca Juga :  Hampir 60 Persen, Polisi Menangani Kasus Narkoba

Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad mengatakan, beberapa catatan penting yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kepri tahun 2022, harus menjadi perhatian Pemprov Kepri.

“Insya Allah seluruh sub sistem pemerintahan akan didorong ke depan bekerja lebih baik dengan indikator kinerja yang dapat diukur. Agar tiap tahunnya satu demi satu kekurangan tersebut dapat diatasi,” ujar Gubernur Kepri.

Sebab, menurut Gubernur Kepri, membangun Kepri berbeda dengan membangun wilayah-wilayah kontinental di daratan. Dengan tantangan yang sangat berat. Dengan wilayah laut mencapai 96 persen dan daratan 4 persen, terdapat 22 pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

“Untuk itu urusan prosperity atau kesejahteraan dan kedaulatan menjadi prioritas utama. Jadi urusan-urusan konektivitas dan menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat tetap didahulukan,” kata Gubernur Kepri.

Baca Juga :  Membaca Postur DPA pada APBD Tahun Anggaran 2022 Provinsi Kepri

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kepri dengan asistensinya menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik. Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang sebelumnya, Wawan Yulianto selalu berdiskusi dengan Pemprov. Sehingga pemerintahan berjalan efektif, akuntabel dan transparan.

“Mudah-mudahan hal ini dapat dilanjutkan dengan kepemimpinan Pak Mardiyanto ke depan. Dapat saling mengingatkan dan mendukung dalam rangka mencapai kinerja lebih baik lagi,” ungkap Ansar Ahmad.

Gubernur menceritakan pengalamannya saat menghadap Kepala BPKP Kepri Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP RI sangat mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 di angka 76,46. Naik dari tahun 2021 di angka 75,79.

“Pada tahun 2022 Kepri menempati urutan pertama se-Sumatera dan urutan ketiga se-Indonesia,” sebut Ansar Ahmad.

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP Iwan Taufik Purwanto yang saat itu menyampaikan sambutan Kepala BPKP RI, berharap Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang baru dapat diterima Pemprov Kepri dan segenap mitra kerja. Baik instansi pusat, pemda di Kepri, BUMN, BUMD, hingga Pemerintah desa untuk dapat berkinerja leboh baik di masa yang akan datang.

Baca Juga :  Cen Sui Lan Bangun Jembatan Gantung Segeram-Natuna Lewat Aspirasi Rp5 Miliar, Hadi Candra: Terima Kasih Cece

Iwan juga mengungkapkan kehadiran Perwakilan BPKP Kepri dalam pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sepanjang tahun 2022 telah direalisasikan dalam agenda yang mencakup 7 sektor dan 99 topik prioritas pengawasan termasuk APBD Pemprov Kepri dan tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kepri tahun 2022.

“Mudah-mudahan saran dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan tata kelola, akuntabilitas, pengendalian intern dan manajemen risiko di wilayah Pemprov Kepri,” harapnya. (yen)

Editor: Wahyu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here