Batam, suaraserumpun.com – Dewan Mahasiswa Posko Perjuangan Rakyat (Dema Pospera) Provinsi Kepulauan Riau angkat bicara soal angka pengangguran di Kota Batam, yang terbilang tinggi di Indonesia. Dema Pospera Kepri yang merupakan perkumpulan aktivis ini menyatakan, BP Batam tak perlu berkelit.
Pernyataan ini muncul, ketika Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait, beberapa hari lalu berstatemen di media, yang menyayangkan kepada oknum wakil rakyat yang menyambangi kantornya tempo hari, dinilai kurang bijak menyikapi persoalan tenaga kerja di Batam.
“Seharusnya seorang wakil rakyat menawarkan dan mencari solusi untuk kepentingan masyarakat. Bukan create pernyataan kontroversi di media,” ucap Ariastuty saat itu.
Pernyataan itu, membuat aktivis geram, termasuk Dema Pospera Kepri. Wadah aktivis ini berpendapat, sebaiknya BP Batam intropeksi diri. Bukan mencari pembenaran dan alasan, seolah-olah untuk menutupi kebobrokannya, demi pecitraan.
“Kan terbukti tingginya pengangguran di Kota Batam, akibat banyaknya perusahaan yang hengkang ke luar Batam,” kata Wawandika selaku Ketua Dewan Mahasiswa Posko Perjuangan Rakyat (Dema Pospera) Provinsi Kepulauan Riau saat memberikan keterangan resmi, Selasa (15/11/2022).
Menurutnya, kenapa Kepala BP Batam dijadikan sorotan soal tingkat pengangguran di Kota Batam? Karena dalam hal ini, Kepala BP Batam merupakan Wali Kota Batam, yang bertanggung jawab di daerah Kota Batam. Tidak mungkin nelayan pesisir yang disalahkan.
“Jadi, jika ada komentar terkait kinerja buruk BP Batam, maka jangan baper (bawa perasaan), harusnya introspeksi. Atau, kalau tidak siap dengan kritikan rakyat, ya mundur. Bukan berdalih ini dan itu. Jika komentar dan sikap wakil rakyat saja disayangkan, apalagi komentar rakyat yang diwakili,” tuturnya.
Persoalan pengangguran di Kota Batam, bisa dilihat dari banyak ditemui di sejumlah kawasan industri di Batam. Hampir setiap hari para pancari kerja (pencaker) berbondong antre membawa lamaran kerja, tapi tetap saja nihil. Ada ketidakseimbangan antara perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja. Sehingga tidak tertampung bekerja di perusahaan.
“Alasan yang terus diungkapkan BP Batam selalu saja cari investor cari investor. Nanti ketika investor datang, tanah sudah habis dibagi-bagikan ke sana sini enggak jelas,” ucap Wawan.
“Jadi, soal pengangguran di Batam, BP Batam tak perlu berkelit,” sambung aktivis yang dipercaya mengemban amanah organisasi masyarakat yang penasihatnya adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.
Sebelumnya Wakil Ketua I DPRD Kepri Rizki Faisal menilai, BP Batam yang selama ini merilis angka-angka investasi yang masuk ke Batam, namun hal tersebut tidak berdampak langsung ke masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan fakta yang ada di lapangan masih terdapat ribuan masyarakat yang masih mencari pekerjaan.
Pria yang biasa disapa Kiki ini juga mempertanyakan langkah-langkah BP Batam dalam mengendalikan dan mengurangi tingginya angka pengangguran tersebut. Dilansir dari data BPS pada Agustus 2021, Batam merupakan Kota dengan angka pengangguran tinggi di Kepri mencapai 11,64 persen.
“Bagi saya, apa yang dilakukan Rudi sebagai Ketua BP Batam itu gagal. Karena selama ini BP Batam hanya terus mengejar infrastruktur dan tidak ada dampak pada perekonomian masyarakat,” sebut Rizki Faisal.
Rizki Faisal berharap, BP Batam tidak hanya fokus pada infrastruktur dan retorika semata.
Masih terkait dengan pengangguran, job fair yang diadakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Senin (7/11/2022) lalu, berujung ricuh. Para petugas keamanan dan panitia tampak tidak bisa mengendalikan massa yang semakin banyak hadir di lokasi Job Fair yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut. Panitia akhirnya menghentikan pembukaan bursa kerja pada hari pertama tersebut. Banyak dari para pencaker yang kecewa dengan kejadian tersebut.
“Harusnya panitia lebih siap dan bisa memperkirakan kalau ini akan membeludak. Kalau panitia tak siap, ya, jadinya kayak gini,” demikian pernyataan dari salah seorang pencaker. (yen)
Editor: Sigik RS