banner 728x90
Kadis Kominfo Kepri Hasan SSos memaparkan best practice pengelolaan SP4N/LAPOR! kepada peserta kegiatan evaluasi dan pendampingan pengelolaan SP4N-LAPOR!, Kamis (13/10/2022). F- diskominfo kepri

Kadis Kominfo Kepri Memaparkan Best Practice SP4N-LAPOR!

Komentar
X
Bagikan

Batam, suaraserumpun.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Hasan SSos memaparkan best practice Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional/Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!). Sistem ini menjadi salah satu perhatian Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad, sejak awal kepemimpinannya di tahun 2021.

“Hal ini dikarenakan salah satu misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 point 2 berbunyi, Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan,” kata Hasan SSos pada kegiatan evaluasi dan pendampingan pengelolaan SP4N-LAPOR! Pemerintah Daerah Wilayah Indonesia Bagian Barat di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Kamis (13/10/2022).

Dinas Kominfo Kepri memang diminta khusus untuk memberikan pemaparan Best Practice Pengelolaan SP4N-LAPOR! di wilayahnya oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) RI sebagai penyelenggara kegiatan. Acara diikuti oleh Pejabat dan Admin Pengelola SP4N LAPOR! Pada 73 pemerintah kabupaten kota di Wilayah Indonesia Bagian Barat.

Baca Juga :  Inspektorat Daerah Se-Kepri Diundang KPK, Komitmen Perbaikan Delapan Area Intervensi Korupsi Diperkuat

Hasan dalam paparannya menyebutkan, misi RPJMD yang disebutkan sebelumnya memiliki artian yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

“Atas dasar tersebut, melalui rapat Bersama Admin Instansi dan Organisasi yang terdiri dari Diskominfo, Inspektorat dan Biro Organisasi, pengelolaan SP4N-LAPOR! disepakati dikelola oleh Diskominfo selaku leading sector, sejak tahun 2022,” ungkap Hasan.

Sebagai informasi, dari awal tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2022, pengelolaan SP4N-LAPOR! di Provinsi Kepulauan Riau dikelola oleh Inspektorat. Hingga resmi dilakukan serah terima pengelolaannya kepada Diskominfo Kepri pada bulan Mei 2022.

Baca Juga :  Popda 2022 Kepri, Bintan dan Lingga Lolos ke Semifinal

Hasan menjelaskan, kondisi SPAN LAPOR! sebelum dikelola Diskominfo Kepri dimana laporan aduan masyarakat yang masuk banyak yang tidak ditindaklanjuti. Menurutnya beberapa faktor penyebabnya adalah awareness (kepedulian) yang rendah dan kurangnya pemahaman dari Admin Penghubung OPD, kemudian rendahnya atensi dari pemangku kepentingan terhadap pengaduan pelayanan publik.

“Lalu, minimnya upaya sosialisasi baik kepada masyarakat maupun antar OPD, tidak tersedianya anggaran yang memadai sebagai penopang terlaksananya program pelayanan pengaduan publik sebagai bukti nyata atensi pemangku kepentingan, serta sering terjadinya pergantian personel admin pejabat penghubung OPD. Sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan aduan,” paparnya.

Baca Juga :  KLM Alinza III Tenggelam, KRI Lepu-861 Berhasil Menyelamatkan Enam Kru

Untuk mengentaskan permasalahan tersebut, Hasan menjelaskan, timeline action plan SP4N LAPOR! yang dilakukan Diskominfo Kepri dimulai dari melakukan evaluasi terhadap proges SP4N LAPOR! yang telah berjalan selama 3 tahun ke belakang, menyelenggarakan rapat teknis dengan admin instansi/organisasi, serta menyusun Peraturan dan Keputusan Gubernur terkait.

“Kemudian mengikuti lomba Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang diselenggarakan KemenPANRB sebagai sarana pembelajaran dan
mengukur kompetensi, untuk kemudian menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Diskominfo Kepri juga melakukan sosialisasi pengoperasian aplikasi SP4N-LAPOR! kepada seluruh Admin penghubung di OPD dan masyarakat melalui berbagai platform media sosial dan melalui media Baliho dan Banner,” tutupnya. (yen)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *