Bintan, suaraserumpun.com – Bappenas sedang merumuskan strategi pembangunan sektor kelautan, perikanan dan Pariwisata di Kepri untuk masuk dalam RPJMN. Rombongan Bappenas sudah menjajaki sejumlah daerah di Kepri.
Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad mengapresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian ekstra kepada Kepulauan Riau, sejauh ini. Perhatian yang diberikan tidak hanyadi bidang pembangunan infrastruktur, namun juga bidang pengembangan kelautan, perikanan hingga pariwisata.
Hal ini disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad di sela welcome dinner bersama kepala Bappenas RI beserta rombongan di Doulos Phos Hotel, Lagoi, Bintan, Selasa (4/10/2022).
“Alhamdulillah kali ini Kepri dikunjungi oleh Kepala Bappenas RI. Tentu saja kehadiran Bapak Menteri ini membawa berkah dan berdampak baik bagi masyarakat Kepri. Sebagai daerah kepulauan sudah seharusnya pemerintah ikut andil dalam merumuskan strategi kelautan, perikanan dan pariwisata di Kepri. Kita cukup mengapresiasi ini,” kata Ansar Ahmad.
Untuk wilayah Kepri, rombongan Kepala Bappenas telah berkunjung ke Kota Batam dan Kabupaten Lingga. Kementerian PPN/Bappenas menemui pemerintah daerah dan membahas implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dalam peninjauan ke Pangkalan Bakamla-Setokok dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi memaparkan pentingnya pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan sesuai Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 (Wilayah Sumatera).
“Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kepulauan Riau 2021-2026 adalah optimalisasi potensi kemaritiman, keunggulan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Sesmen Taufik.
Tujuan tersebut dilaksanakan dengan empat strategi. Pertama, pengembangan perikanan tangkap dan budidaya. Kedua, pengembangan kawasan strategis industri sektor kelautan dan perikanan, serta akses pasar orientasi ekspor. Ketiga, penguatan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan. Keempat, peningkatan tata laksana konsesi tata ruang laut untuk migas dan perkapalan.
Sejumlah tantangan bagi sektor kelautan dan perikanan Kepulauan Riau, di antaranya illegal, unregulated, and unreported fishing, penyelundupan benih lobster, stagnasi pengembangan sektor perikanan, hingga belum optimalnya daya saing produk perikanan.
Untuk itu, dibutuhkan kerja sama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam optimalisasi perikanan dan kelautan, pengembangan sentra industri pengolahan berbasis potensi perikanan, dukungan kebijakan terkait pembangunan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan, sumber daya kelautan dan perikanan yang andal dan kompeten, optimalisasi pasar perikanan baik dalam negeri maupun ekspor, dukungan investasi pelaku usaha, dan penguatan pengawasan sumber daya perikanan.
“Ternyata, tantangan yang dihadapi tidak hanya infrastruktur, SDM, serta kekuatan koperasi. Isu yang tidak kalah penting mengenai batas wilayah karena ada perbedaan interpretasi antara kita dengan negara tetangga. Ini akan membatasi ruang gerak aparat kita pada saat melakukan penanganan,” ungkap Sesmen Taufik.
Di wilayah zona barat, peningkatan peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) difokuskan untuk memperbaiki kemampuan operasi pengamanan, sistem peringatan dini, serta patroli. Terkait personel, menyediakan rumah dinas bagi petugas Bakamla, juga personel Pangkalan Armada Keamanan Laut Barat di Pulau Setokok, juga menjadi perhatian khusus, dengan kebutuhan alokasi dana senilai Rp 570,6 miliar untuk pembangunan Pangkalan Setokok Batam seluas 17 hektare yang akan dimulai pada 2023.
Selain itu, mengingat operasi keamanan laut masih menggunakan dermaga umum, akan dibangun dermaga khusus untuk mendorong peningkatan kinerja. Di 2022, PSDKP Batam berhasil menangkap lima belas kapal ikan, dua di antaranya merupakan kapal asing dari Vietnam. Teranyar, operasi penggagalan benih bening lobster berhasil dilaksanakan pada 28 Agustus 2022.
“Kunjungan kerja Kementerian PPN/Bappenas sekaligus untuk memahami dinamika dan fakta lapangan, permasalahan yang ada, dan memahami usulan-usulan yang disampaikan daerah, dalam hal ini untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia yang banyak sekali komponen-komponennya,” tutur Sesmen Taufik.
Terkait transformasi ekonomi, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengunjungi Kabupaten Lingga dengan karakteristik perekonomian berbasis sumber daya alam yang rentan mengalami pertumbuhan ekonomi fluktuatif.
“Kita jawab bersama-sama, bagaimana (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten Lingga suatu saat bisa tumbuh di atas rata-rata nasional. Kita harus hadir bersama-sama, menciptakan sumber-sumber ekonomi baru yang bisa meningkatkan nilai tambah dari aktivitas perekonomian yang ada,” ungkap Deputi Amalia.
Salah satu kontributor potensial adalah sektor pariwisata berbasis sejarah, budaya, dan ziarah yang akan menjadi jangkar untuk keterkaitan backward linkage dan forward linkage, mengangkat sektor-sektor lain di Kabupaten Lingga. Telah ada sejak abad ke-16, Kabupaten Lingga sebelumnya merupakan pusat Negara Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga, memiliki kesenian seperti seni ukir, tenun, dan kerajinan tembaga, pada masa keemasannya. Menjadi kabupaten pada 2003, Lingga kini memiliki berbagai lokasi wisata seperti Makam Sultan Mahmud Riayatsyah, Makam Bukit Cengkeh, Makam Merah, Museum Linggam Cahaya, serta Istana Damnah.
“Kita menata ulang ekonomi Lingga, bagaimana kemudian kita posisikan Lingga, harus kita naikkan derajatnya, bersama-sama dengan Batam atau Bintan, karena potensinya luar biasa,” pungkas Deputi Amalia. (yen)
Editor: Sigik RS