Jakarta, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad bersama kepala daerah lainnya mendapat pengarahan dari Presiden Republik Indonesia (RI) Ir Joko Widodo, soal pengendalian inflasi di Jakarta, Kamis (29/9/2022). Selain kepala daerah se-Indonesia, pengarahan juga ditujukan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati di ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center.
Terdapat tiga poin dalam pengarahan Presiden Joko Widodo, diantaranya mengenai pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia dan pembahasan mengenai pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam pengarahannya, Presiden Jokowi mengatakan kondisi dunia saat ini sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Rentetan peristiwa global mulai dari pandemi Covid-19 hingga invasi Rusia ke Ukraina membuat banyak gejolak yang berdampak pada krisis energi dan krisis pangan.
Presiden Jokowi meminta semua pihak berhati-hati dan waspada terhadap ketidakpastian kondisi ekonomi dunia. Menurutnya, kondisi tahun depan akan gelap dan tidak bisa dikalkulasikan seperti apa kondisi sulit yang akan dihadapi.
“Momok terbesar semua negara saat ini adalah inflasi kenaikan barang dan jasa, inflasi di semua negara yang biasanya satu persen sekarang sudah delapan, sudah sepuluh persen,” ujar Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan jika semua pihak harus bersatu dan kompak mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke bawah pemerintahan tingkat desa. Juga kementerian dan lembaga dikatakan Presiden Jokowi harus terus bersinergi. Presiden Jokowi memberikan contoh kekompakan dan persatuan saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia bisa membuat penanganan pandemi Covid-19 bisa dilakukan dengan baik.
Untuk mengendalikan inflasi, Presiden Jokowi menginstruksikan agar seluruh kepala daerah memantau secara harian fluktuasi harga pangan di daerah masing-masing. Termasuk dengan memerhatikan pasokan dan kebutuhan beberapa bahan pangan yang paling signifikan berpengaruh terhadap inflasi.
“Tugas saudara-saudara bagaimana mengajak para petani untuk menanam ini kalau di daerah saudara-saudara harganya tinggi,” ujar Presiden Jokowi.
Dalam kaitannya dengan instruksi Presiden Jokowi tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad telah menggerakkan pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanam bahan pangan seperti cabai merah.
Demi mendukung langkah tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri Musni Hardi K Atmaja menyerahkan bibit cabai kepada kelompok dasa wisma dan kelompok tani di Alor Jongkong, Tanjung Balai Karimun, Selasa (20/9/2022) lalu.
Sebanyak 2.000 bibit cabai dari Bank Indonesia perwakilan Kepri diserahkan ke lima kelompok dasa wisma di Kabupaten Karimun, salah satunya adalah Kelompok Dasa Wisma Kartini dan Kelompok Wanita Tani Srikandi Sukses.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, salah satu penyebab terbesar inflasi di Kepri adalah volatile food yang salah satunya adalah cabai merah. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan cabai di Kepri, masih harus bergantung dengan pengirim dari daerah lain.
“Karena cabai merah itu sulit dicari subtitusinya, untuk jangka pendek kita dorong supaya warga memanfaatkan perkarangan rumah menanam cabe, sehingga kebutuhan keluarga nantinya bisa terpenuhi,” kata Gubernur Kepri.
Langkah lain yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengatasi kebutuhan bahan pangan di dalam Kepri adalah dengan perluasan lahan tanam cabai dengan jumlah total 227 hektare di seluruh Provinsi Kepulauan Riau.
Pada tahun 2023 akan dilakukan perluasan lahan dengan alokasi sementara yaitu Bintan 40 hektar, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga 20 hektar, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang 5 hektare.
Adapun langkah cepat lain yang gencar dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri untuk menahan laju inflasi adalah dengan menggelar operasi pasar secara rutin di berbagai daerah di Kepri. Gubernur Ansar juga sudah mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan agar penyesuaian tiket kapal sebagai imbas kenaikan harga BBM tidak lebih dari 20 persen.
Hal tersebut sebagai upaya untuk menjaga kemampuan masyarakat menjangkau harga tiket kapal sebab sektor transportasi juga merupakan salah satu penyumbang inflasi tertinggi di Kepri.
Usai mendengarkan pengarahan dari Presiden Jokowi, Gubernur Ansar secara gamblang akan segera menindaklanjuti arahan tersebut untuk diterapkan di Provinsi Kepulauan Riau agar inflasi di Kepri dapat terus terjaga. (yen)
Editor: Sigik RS