Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Realisasi atau serapan APBD tahun anggaran 2022 Pemprov Kepulauan Riau belum mencapai 60 persen, hingga 17 September atau memasuki akhir triwulan ketiga. Hal itu disampaikan dalam rapat evaluasi pelaksanan APBD tahun anggaran 2022, Senin (19/9/2022).
Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad memimpin rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2022 bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Rapat evaluasi ini dilaksanakan di ruang rapat utama Lantai IV Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang. Dalam rapat evaluasi ini Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta agar seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri menggesa pelaksanaan realisasi APBD tahun 2022 secara maksimal.
“Tahun lalu capaian kita sebesar 94 persen. Pada tahun ini saya harap hasil capaian kita tidak kurang dari 95 persen. Saya imbau seluruh Kepala OPD terus memantau progres realisasi ini, kalau ada hambatan, segera laporkan,” ujar Ansar Ahmad Gubernur Kepri.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan terus dilakukan peninjauan. Agar kendala-kendala yang terjadi dapat dikoordinasikan secara cepat.
“Sekarang ini, Pemprov Kepri terus berbenah, membangun infrastruktur yang memadai demi kemudahan masyarakat. Untuk itu, semua bentuk proyek pembangunan ditinjau secara langsung prosesnya, agar tidak ada kendala di lapangan,” kata Gubernur Kepri.
Dari rekapitulasi, realisasi pelaksanaan APBD Kepri sampai dengan tanggal 17 September 2022, mencapai 52,64 persen. Dan realisasi fisik sebesar 59,92 persen dari total pagu APBD tahun anggaran 2022 Kepri. Serapan belum mencapai 60 persen.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengingatkan, seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) yang akan direalisasikan untuk terus memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.
“Sisa PBJP yang akan direalisasikan pada triwulan ke-4 nanti, prioritaskan penggunaannya menggunakan produk-produk lokal terlebih dahulu. Agar UMKM kita terus dapat berkembang,” pintanya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan kepada seluruh Kepala OPD untuk terus mendorong progres pendaftaran E-catalog dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
“Jika ada UMKM yang produknya dapat dimanfaatkan oleh Pemprov Kepri, segera lakukan pendaftaran produknya di E-catalog. Fasilitasi mereka yang tidak paham, bagaimana caranya agar memahami bagaimana teknis pendaftarannya. Target kita 40 persen APBD untuk produk lokal, tapi kalo bisa kita lebih dari itu,” harap Gubernur Kepri. (yen)
Editor: Sigik RS