Bintan, suaraserumpun.com – Harapan baru bagi masyarakat pesisir di Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai akan punya hak atas tanah.
Hal itu menjadi pembahasan utama, ketika Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan memimpin rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Ruang Rapat II Kantor Bupati Bintan, Rabu (14/9/2022). Rakor ini dihadiri oleh Kakanwil BPN Kepri Nurhadi Putra dan Kepala BPN Bintan Asnen Novizar. Rakor dilaksanakan untuk membahas prioritas kesejahteraan masyarakat di bidang pertanahan.
Roby Kurniawan menjelaskan, terkait masalah pertanahan, masyarakat Bintan memang cukup banyak yang berdomisili di wilayah pesisir. Wilayah tersebut merupakan wewenang KKP dan perlu koordinasi lebih lanjut bersama pihak BPN.
“Hampir di setiap wilayah pesisir ada masyarakat kita yang sudah berdomisili di sana, bahkan sudah turun-temurun. Ada yang sudah memiliki surat tanah sejak lama. Ada yang belum. Sebab, banyak perubahan regulasi terkait perhitungan bibir pantai,” jelas Roby Kurniawan.
Roby Kurniawan berharap, BPN bisa memberikan kontribusi terbaik untuk kenyamanan masyarakat pesisir dan juga yang terkena wilayah hutan. Agar bisa nyaman dan tenang tinggal di atas tanah sendiri.
Menanggapi hal itu, Kakanwil BPN Kepri Nurhadi Putra menjelaskan, pihaknya memang fokus pada dua titik lokasi tersebut yaitu pesisir dan hutan. Hal itu merupakan amanat Presiden RI saat melaksanakan Rakor di Wakatobi, beberapa waktu lalu.
“Sampai saat ini beragam upaya kami lakukan termasuk berdiskusi langsung dengan KKP. Ada dua cara yang bisa ditempuh, intinya terus kita gesa dengan harapan masyarakat secara keseluruhan bisa memiliki hak atas tanahnya,” terang Nurhadi Putra.
Roby Kurniawan selaku Ketua GTRA Bintan menyatakan, siap mendukung sepenuhnya berbagai upaya tersebut. Hal ini diharapkannya akan memberi manfaat besar dan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Ini harapan baru bagi masyarakat di pesisir, akan punya hak atas kepemilikan tanah,” tutupnya. (yen)
Editor: Sigik RS