Batam, suaraserumpun.com – Ansar Ahmad Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan, tingkat kemiskinan di Kepri naik menjadi 6,24 persen, atau bertambah sebanyak 13,9 ribu. Hal ini disampaikan Ansar Ahmad pada saat membuka rapat koordinasi pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Hotel Harris Resort Barelang Kota Batam, Senin (12/9/2022).
Hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Pusat Nurma Midayanti, Kepala Bank Indonesia Kepri Musni Hardi K Atmaja, Kepala BPS kabupaten/kota se-Kepri, Kepala OPD Provinsi Kepri dan undangan lainnya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebutkan, dari data per Maret 2022 jumlah penduduk miskin mencapai 151,68 ribu orang atau 6,24 persen. Dan bertambah sebanyak 13,9 ribu orang dibandingkan periode September 2021 yang berjumlah 137,75 ribu orang atau 5,75 persen. Berikut penjelasan Ansar Ahmad Gubernur Kepri.
Dari angka kemiskinan itu, Ansar Ahmad mengatakan, penambahan jumlah penduduk miskin ini akibat dari dampak yang tidak bisa dihindari. Satu di antaranya akibat pandemi yang melanda hampir di seluruh dunia.
Gubernur Kepri H Ansar Ahmad meyakini, kalau Rakor Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022 ini berperan sebagai kunci dalam suksesnya proses reformasi perlindungan sosial. Karena Regsosek ini menjadi basis untuk integrasi program perlindungan sosial, dengan pemberdayaan sosial ekonomi dan kolaborasi lintas program, serta kerja sama dengan bukan pemerintah.
“Dan saya yakin, Regsosek inilah cara untuk bisa mewujudkan perlindungan sosial yang konkret,” kata Ansar Ahmad saat membuka rakor Regsosek tersebut.
Acara yang ditaja Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri sendiri mengangkat tema Mencatat untuk Membangun Negeri Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat “Rising to The Challange”.
Menurut Ansar Ahmad, Regsosek ini sangat penting, karena akan mengumpulkan data seluruh penduduk baik profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan. Nantinya, pendataan akan dilakukan langsung oleh petugas lapangan, yang akan turun lansung ke masyarakat. Petugas lapangan yang turun ini, akan mengumpulkan data secara real dari masyarakat.
“Selanjutnya, dijadikan satu data, yang akan bisa digunakan untuk program perlindungan sosial. Sekaligus data yang bisa pula dipergunakan untuk perencanaan pembangunan,” tambah Gubernur Kepri.
“Selanjutnya data tersebut nantinya akan terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya, dan selanjutnya akan terkoneksi hingga tingkat keluarahan/desa,” sambungnya.
Mantan Bupati Bintan tersebut juga berharap, melalui Regsosek ini nantinya, akan bisa mengurai akar permasalahan mengenai angka data real kemiskinan di Provinsi Kepri.
“Sehingga Pemerintah Provinsi Kepri bisa cepat tanggap, memberikan solusi dan aksi nyata mengatasi persoalan kemiskinan daerah ini,” jelas Ansar Ahmad.
Kepala BPS Provinsi Kepri Darwis Sitorus mengatakan, bahwa Regsosek sangat diperlukan untuk mendorong penurunan kemiskinan dan juga kemiskinan ekstrem. Regsosek diarahkan untuk menghasilkan perbaikan basis data penerima.
“Sekaligus ini merupakan program perlindungan sosial guna mewujudkan satu data Indonesia yang membantu semua pihak. Baik pemerintah pusat dan ataupun pemerintah daerah,” jelas Darwis Sitorus.
Regsosek akan dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2022 mendatang. Untuk Provinsi Kepri akan melibatkan lebih kurang 2.000 orang petugas pendata. Baik itu Petugas Pendataan Lapangan (PPL), Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) dan Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka). (yen)
Editor: Sigik RS