Tanjungpinang, suaraserumpun.com – PLN menargetkan proyek pembangunan kabel bawal laut untuk garis lurus (trase) di Batam dan Lingga, akan selesai pada semester pertama atau pertengahan tahun 2023 mendatang. Hal itu disampaikan pada saat Gubernur Kepri H Ansar Ahmad berkoordinasi dan menerima audiensi Manager PT PLN (Persero) UP3 Tanjungpinang dan Manager PT PLN (Persero) UP2K Tanjungpinang, di Tanjungpinang, Rabu (7/9/2022).
Agenda yang didiskusikan dalam audiensi tersebut antara lain percepatan pembangunan jaringan kabel bawah laut untuk ruas Pulau Lingga menuju Pulau Seraya dan Pulau Singkep, Kabupaten Lingga. Kemudian ruas Pulau Batam menuju Pulau Buluh, Kota Batam. Upaya ini untuk menggesa program Kepri Terang.
Menurut Kepala Dinas ESDM, Muhammad Darwin, yang mendampingi Gubernur Kepri dalam pertemuan tersebut, ketika proyek ini selesai dibangun, beberapa permasalahan kelistrikan di pulau-pulau lain dapat pula diselesaikan.
PLN menargetkan proyek pembangunan kabel bawal laut ini akan selesai pada semester pertama tahun 2023. Dengan selesainya proyek ini, tenaga-tenaga operator genset, alokasi bahan bakar dan sebagainya yang sebelumnya diperuntukkan di Pulau Buluh Batam, Daik, dan Dabo, bisa dialihkan untuk meningkatkan kelistrikan di kawasan pulau-pulau yang belum maksimal.
“Seperti nantinya Pulau Pangkil menjadi 24 jam, Tanjung Pelanduk menjadi 14 jam. Menyelesaikan proyek yang satu tadi bisa menyelesaikan beberapa masalah yang lain,” ujar Darwin.
Menurut Darwin, sebenarnya prasarana di pulau-pulau yang menjadi konsentrasi untuk ditingkatkan jam penyalaan listriknya itu sudah siap, tapi masih kekurangan tenaga alih daya atau tenaga operator.
Darwin menyatakan, dengan rasio desa berlistrik di Kepri yang sudah mencapai 100 persen, sekarang concern Pemprov Kepri adalah mengalirkan listrik di pulau-pulau berpenghuni yang belum berlistrik. Menurutnya masih ada lebih kurang 100 pulau yang perlu dialiri listrik di seluruh Kepri.
“Tahun ini kita bisa menyelesaikan kelistrikan di 7 pulau dengan program kelistrikan dari APBD. Kita memang kondisinya butuh biaya besar untuk menangani ini. Kita kerja sama juga dengan PLN, mana yang bisa dihandle PLN akan di handle PLN,” ungkapnya.
Kemudian, Darwin memaparkan masih ada Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang diperuntukkan untuk penyambungan listrik ke rumah-rumah masyarakat tidak mampu dan di wilayah terluar, tertinggal, terdepan (3T).
“Dana-dana CSR dari perusahan migas, tambang, dan perusahaan ketenagalistrikan dikumpulkan dan disalurkan kepada masyarakat-masyarakat yang sudah ada jaringan listriknya tapi belum mampu untuk menyambung listrik ke rumahnya,” tutup Darwin. (yen)
Editor: Sigik RS