Beranda All News BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang Memperpanjang Perjanjian Kerja Sama dengan Lima Kantor Kejari

BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang Memperpanjang Perjanjian Kerja Sama dengan Lima Kantor Kejari

0
Sri Sudarmadi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan lima Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah kerjanya, Senin (29/8/2022). F- Istimewa/bpjs ketenagakerjaan tanjungpinang

Tanjungpinang, suaraserumpun.com – BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang memperpanjang perjanjian kerja sama dengan lima Kantor Kejari di wilayah kerjanya, Senin (29/8/2022). Perpanjangan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Kejaksaan Negeri Bintan, Kejaksaan Negeri Lingga, Kejaksaan Negeri Natuna, serta Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini sebagai bentuk sinergi kelembagaan antara BP Jamsostek dengan Kejaksaan Negeri, dalam rangka peningkatan kepatuhan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Khususnya di wilayah operasional BP Jamsostek Tanjungpinang yang melibatkan 5 Kejaksaan Negeri. Perpanjangan perjanjian kerja sama dimaksud tentang permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Nagara.

Kepala Kantor BP Jamsostek Cabang Tanjungpinang Sri Sudarmadi mengatakan, nantinya, perusahaan-perusahaan pemberi kerja di area kerja 5 Kejaksaan Negeri (Kejari) tersebut yang tidak menaati ketentuan undang undang ketenagakerjaan, maka akan diserahkan penanganannya kepada Kejaksaan Negeri. Seperti tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek atau yang tidak jujur melaporkan gaji sebenarnya, atau yang hanya mendaftarkan sebagai pekerjanya sebagai peserta BP JAMSOSTEK atau tidak, tidak taat membayar premi BPJAMSOSTEKnya. Padahal, perusahaan tersebut mampu dan masih melakukan aktivitas.

Baca Juga :  Iven Dispar Kepri Fantastis! Berikut Foto Festival Lampion Lantern Dream Parade di Tanjungpinang

Kepala BP Jamsostek Tanjungpinang Sri Sudarmadi mengatakan, Perjanjian Kerja Sama dengan lima Kejari ini, tetap terjalin dengan baik. Demi pemenuhan hak-hak normatif pekerja sebagai wujud kehadiran negara.

“Konteks kerja sama ini adalah perihal penanganan piutang. Semangat utamanya adalah memberikan perlindungan yang optimal. Kita tingkatkan penagihan kepada perusahaan-perusahaan yang belum patuh, maupun tidak patuh, maka akan dilakukan upaya-upaya untuk menegakkan aturan. Muaranya memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai amanat pemerintah,” terang Sri Sudarmadi, Rabu (31/8/2022).

Lebih lanjut Sri memberikan contoh, misalnya ada perusahaan yang tidak melaporkan gaji karyawannya lebih kecil dari gaji yang sebenarnya diberikan, maka akan merugikan bagi pekerja. Karena akan mempengaruhi besaran tabungan peserta di BPJAMSOSTEK. Atau, misalnya, ada perusahaan yang mempekerjakan 100 pekerja, yang didaftarkan sebagai peserta BPJAMSOSTEK hanya 75 orang, maka merugi bagi pekerja yang tidak terdaftar. Atau, perusahaan tidak taat membayar iuran, maka dampaknya adalah terganggunya perlindungan sosial kepada pekerja.

Baca Juga :  Ini Baru Namanya Kerja Sama, SMA Muhammadiyah Melatih Belasan Remaja tentang Desain Grafis

“Siapa yang rugi, pekerja. Makanya kita minta juga kepada pekerja untuk aktif melaporkan kepada kami, jika perusahaannya tidak patuh. Karena ini menyangkut perlindungannya. Untuk itu juga, bersama Kejaksaan, kita melakukan penanganan bersama-sama supaya perlindungan kepada pekerja bisa maksimal,” terang Sri.

Kerja sama ini dalam rangka untuk melindungi sekaligus menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sehingga pemerintah memandang kepesertaan dalam jaminan sosial menjadi wajib. Dalam Diktum Kedua Inpres Nomor 2 Tahun 2021, Presiden menginstruksikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap badan usaha, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Bina Bintang Muda Kepri Menjuarai Belajar Liga Tanjungpinang Bintan 2022

Dalam penandatangan perpanjangan PKS ini turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Joko Yuhono SH MH didampingi Kasi Datun Subhan Gunawan SH MH. Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Imam MS Sidabutar SH MH didampingi Kasi Datun Joko SH MH. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Negeri Lingga Dr Firman Halawa SH MH didampingi Kasi Datun Raden SH. Serta mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Kasi Datun Alinaex Hasibuan SH MH. (yen)

Editor: Sigik RS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here