Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Pembangunan jalan Lintas Barat di Kabupaten Bintan dan sepuluh program prioritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), masuk pembahasan di Musrenbangnas tahun 2022, pertengahan Mei lalu. Dalam Musrenbangnas ini, Pemprov Kepri mengusulkan 28 program prioritas kepada pemerintah pusat.
Sebelas usulan program prioritas yang diakomodir di Musrenbangnas tahun 2022 itu antara lain pembangunan jembatan Batam-Bintan. Pembangunan jalan Lintas Barat lanjutan. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional di pulau Bintan. Pembangunan pengendali banjir Batam-Bintan. Pembangunan pelabuhan samudera Teluk Buton Natuna. Penyediaan air baku DAS Kawal tahap 2.
Kemudian, program pemberdayaan dan pembinaan kemitraan usaha sebagai pemasok industri pariwisata. Pembangunan flyover Simpang Kabil. Jumlah siswa SMK yang tersertifikasi. Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya, dan tenaga kerja industri yang mendapatkan sertifikat kompetensi.
Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad meyakini, sebelas program ini bisa menjadi daya dukung Provinsi Kepulauan Riau terhadap pembangunan nasional. Terutama sekali program pembangunan jembatan Batam-Bintan yang bertujuan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara pulau Batam dan pulau Bintan.
“Semakin meningkatnya arus barang dan jasa antara Batam dan Bintan sekarang ini membutuhkan infrastruktur penghubung yang memadai seperti jembatan. Kemudian, jalan Lintas Barat lanjutan juga menjadi mesin penggerak ekonomi Bintan dan Tanjungpinang,” kata Ansar Ahmad saat memberikan keterangan, Kamis (16/6/2022).
Berdirinya jembatan Batam-Bintan juga mampu mendukung perkembangan perekonomian khususnya di sektor industri, pariwisata, perdagangan, pertanian, dan perikanan di kedua pulau. Sekaligus dapat menjadi pemicu berkembangnya kawasan baru di sepanjang koridor jembatan Batam-Bintan.
Khusus untuk pembangunan jalan Lintas Barat lanjutan, kata Ansar Ahmad, menjadi usulan dari Pemerintah Provinsi Kepri. Karena belum adanya ruas jalan yang menguntungkan langsung wilayah utara pulau Bintan di Tanjunguban dengan wilayah timur pulau Bintan di Kota Kijang.
“Sekarang, arus barang dan jasa menjadi lambat, karena harus ke Kota Tanjungpinang dulu. Akibatnya, waktu dan biaya transportasi menjadi tidak efisien,” ujar Gubernur Kepri.
Selanjutnya, penyelesaian krisis air bersih juga menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pembangunan SPAM regional Pulau Bintan. Dengan semakin sering terjadinya krisis air bersih pada musim kemarau, maka dibutuhkan pasokan air bersih. Untuk memasok kebutuhan masyarakat pulau Bintan. Ditambah dengan semakin meningkatnya aktivitas perekonomian sejalan dengan meningkatnya kebutuhan air bersih.
Sebelas usulan program prioritas tersebut menjadi komitmen Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk memastikan seluruh program dapat diselesaikan. Demi tercapainya kemajuan di Provinsi Kepri. (yen)
Editor: Sigik RS