Batam, suaraserumpun.com – Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Lapas Kelas IIA Barelang di Batam, Rabu (11/5/2022). Dari hasil kunker itu terungkap penghuni lapas (warga binaan) over kapasitas. Sedangkan sarana dan SDM pegawai Lapas terbatas.
“Kunjungan kerja ini kami laksanakan guna melihat sarana dan prasarana yang ada di lapas ini,” kata Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tengku Afrizal Dachlan saat memimpin kunker rombongan Komisi I DPRD Kepri.
Tengku Afrizal mengatakan, selain kondisi sarana prasarana, DPRD Kepri juga ingin mengetahui kapasitas Lapas Kelas IIA Barelang dan kondisi warga binaan pemasyarakatan (WBP) setelah masa pandemi Covid-19 melandai.
“Tentunya kondisi saat ini setelah Covid melandai dengan di saat Covid tinggi, tentu berbeda. Kita ingin mengetahui kondisi saat ini, seperti apa,” ungkap Tengku.
Ketua Komisi I Bobby Jayanto yang turut hadir dalam peninjauan tersebut mengatakan, hampir semua kondisi Lapas di Indonesia itu over kapasitas. Tak bisa dipungkiri, hal itu juga terjadi di Lapas Kelas IIA Barelang Batam. Selain itu, jumlah pegawai Lapas baik di bagian pengamanan maupun di bagian staf pendukung sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada.
“Over kapasitas ini sudah terjadi hampir di seluruh lapas di Indonesia. Kita tak bisa pungkiri hal itu. Nah, kita harus mencari solusinya secara bersama-sama baik dari pihak lapas dalam hal ini Kanwil Kemenkumham Kepri, dan kita sebagai wakil rakyat di DPRD dan juga Pemprov,” ujarnya.
Selain permasalahan klasik yang diungkapkan oleh Bobby tersebut tentunya masih ada permasalahan yang lain. Seperti kendaraan operasional, CCTv untuk memantau warga binaan hingga permasalahan KTP warga binaan.
“Untuk masalah KTP warga binaan nanti bisa kita bantu dengan mengkoordinasikan dengan Disdukcapil Kota Batam. Karena mereka juga merupakan mitra kita,” jelasnya.
Anggota DPRD dari Komisi I Taba Iskandar mengatakan, pegawai Lapas ini, menurutnya memiliki tugas yang sangat berat. Selain menjaga warga binaan mereka juga dituntut untuk bisa membina warga binaan menjadi lebih baik setelah mereka keluar dari lapas dan bisa diterima kembali di masyarakat.
“Ini yang berat, membina baik secara lahiriah dalam artian perilaku serta moral warga binaan agar lebih baik dari sebelumnya,” tegasnya.
Pembinaan itu sebutnya bisa berupa pembinaan keagamaan maupun pembinaan pendidikan seperti kejar paket bagi warga binaan yang putus sekolah.
Wakil Ketua Komisi I Bakti Lubis menambahkan, pihak Lapas agar bisa menginventarisir masalah yang mereka hadapi dari sarana prasarana hingga SDM yang tidak mencukupi.
“Coba inventarisir berdasarkan skala prioritas sesuai dengan urgensinya. Agar kita dapat bersama-sama mencari solusinya terkait permasalahan tersebut,” terang Bakti Lubis.
Kepala Lapas Kelas IIA Batam Dannie Firmansyah menyambut baik apa yang telah disampaikan oleh rombongan Komisi I DPRD Kepri.
“Kami sangat senang bapak-bapak dewan ini mau mengunjungi tempat kami. Sehingga kami dapat pencerahan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang saat ini kami hadapi,” kata Dannie.
Ia membenarkan bahwa kondisi lapas yang saat ini over kapasitas. Dari kapasitas Lapas Kelas IIA Batam yang hanya 545 orang, saat ini dihuni hingga 1.172 Orang. Dari jumlah warga binaan tersebut didominasi kasus narkoba yang mencapai 1.005 orang. Kemudian, kasus pidana umum 164 dan kasus korupsi 3 orang.
Terkait sarana dan prasarana di Lapas, Dannie mengatakan, saat ini memang Lapas Kelas IIA Batam sudah memiliki mobil operasional untuk pemindahan warga binaan. Namun, kondisinya sangat perlu dilakukan peremajaan. Selain permasalahan jumlah warga binaan yang sangat over kapasitas ini, juga ada beberapa bangunan yang perlu direnovasi.
Dan mengenai keberadaan CCTv di lapas saat ini perlu dilakukan penambahan.
“Oleh karena itu saya menerapkan sistem patroli keliling. Troling ini untuk memantau warga binaan, karena kondisi beberapa CCTv kami banyak mengalami kerusakan,” tegasnya.
Mengenai aktivitas warga binaan sendiri ia menjelaskan, dalam pembinaan di Lapas ada pelatihan pertanian dan perkebunan. Namun lahan yang ada saat ini, hanya memanfaatkan bidang-bidang tanah kosong yang ada di dalam Lapas. Sehingga hal ini dirasa sangat kurang.
Dannie menambahkan, kondisi bangunan klinik pratama kurang memadai serta bangunan rumah dinas Lapas yang jauh dari Lapas.
“Bangunan rumah dinas Lapas Batam terletak di Baloi. Sedangkan Lapas berada di Tembesi. Ini sangat tidak efektif. Karena jika terjadi hal yang tidak diinginkan, kita sulit untuk meresponnya secara cepat,” demikian dipaparkan Dannie mengenai keterbatasan sarana dan SDM di Lapas tersebut. (yen)
Editor: Sigik RS