Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Staf Khusus Gubernur Kepulauan Riau Syarafuddin Aluan angkat bicara terkait kenapa Pulau Penyengat perlu direvitalisasi atau dipercantik. Karena menurutnya, rencana pembangunan atau revitalisadi Pulau Penyengat ini sudah dipikirkan sejak Gubernur Kepri dijabat oleh H Ismeth Abdullah.
Saat Ismeth Abdullah menjabat sebagai gubernur pertama Provinsi Kepri, pemerintah provinsi kala itu telah membentuk Badan Khusus (Bansus) untuk kegiatan revitalisasi Pulau Penyengat.
Hanya saja, Bansus yang dibentuk tersebut, sampai tiga pejabat gubernur berlalu, penanganan pembangunan revitalisasi Pulau Penyengat tidak sempat diwujudkan. Kemudian ide untuk merevitalisasi Pulau Penyengat ini muncul lagi pada saat kedatangan Menteri Bappenas tahun 2021 lalu di Lagoi, Kabupaten Bintan.
“Malam itu, dalam diskusi kami, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan niat itu kepada Menteri Suharso. Kemudian Pak Gubernur Kepri mengajak Pak Suharso ke Penyengat sebelum kembali ke Jakarta. Gubernur membawa Pak Suharso keliling Masjid Penyengat, lalu ke makam para raja dan tempat-tempat lainnya,” jelas Sarafuddin Aluan saat memberikan keterangan resmi, Selasa (10/5/2022).
Dua hari kemudian, jelas Aluan, dirinya menghubungi ajudan Menteri Bappenas, menyampaikan niat untuk berjumpa bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
“Alhmdulillah direspon baik oleh beliau, dan diagendakan rapat resmi di Kantor Bappenas dengan menghadirkan semua deputi. Rapat ini untik mencari anggaran atas usulan Gubernur Kepri atas dana sekitar Rp100 miliar lebihm untuk revitalisasi Pulau Penyengat,” terang Aluan lagi.
Sebagai tindak lanjut usulan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, cerita Aluan, gubernur sampai beberapa kali mendatangi rumah Menteri Suharso di Widiya Candra nomor 21, Jakarta. Akhirnya, Menteri menyampaikan, bahwa ada dana bantuan dari Islamic Developmen Bank sebesar Rp15 miliar dan dari APBN sebesar Rp10 miliar.
“Dan kita akui, atas usaha Gubernur Kepri, kita tindak lanjut lagi rapat dengan Satker Kementerian PUPR sampai beberapa kali. Pada akhirnya Gubernur Kepri meminta kepada Menteri PUPR agar dianggarkan juga dana sekitar Rp5 miliar,” sebutnya.
Menurut Sarafuddin Aluan, letak kesulitan kegiatan merevitalisasi pulau Penyengat tidak sebatas mencari dananya. Namun kesulitan dirasakan tidak mudah ketika harus mengurus persyaratan pembangunan dan revitalisasi Pulau Penyengat yang sudah terdaftar sebagai Cagar Budaya Warisan Dunia. Bagaimana mempersiapkan DED, kemudian proses izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya.
Syarat yang diminta oleh Kementerian PUPR dan kemudian harus izin dari Situs Cagar Budaya di Batu Sangkar, Sumbar. Semua dijelaskan Sarafuddin Aluan memerlukan kajian yang rumit. Dan semuanya harus selesai jika revitalisasi ini akan dilakukan. Rapat dilakukan berulang kali, bahkan lebih 10 kali untuk koreksi dan perbaikan semua dokumen baru.
“Saya rasa perjuangan untuk merevitalisasi Pulau Penyengat tidak semudah yang dipikirkan oleh kita. Namun semua itu berkat kerja keras kawan-kawan di PU dan Satker PUPR. Yang saya sampaikan ini adalah niat baik Gubernur Kepri untuk membangun, semoga ini dapat dipahami,” tutup Sarafuddin Aluan. (nurul atia)
Editor: Sigik RS