Batam, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad menghadiri opening ceremony Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI), Bangga Berwisata di Indonesia dan Gebyar Melayu Pesisir 2022 di Hotel Marriot Harbour Bay Batam, Rabu (30/3/2022). Ini permintaan Ansar Ahmad kepada pemerintah pusat melalui para menteri yang hadir.
Dalam kegiatan pembukaan Gernas BBI ini, Ansar Ahmad memberikan penghargaan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, yang telah berkenan menyelengarakan acara Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
“Saya sebagai key opinion leader merasa terhormat dan ini tentunya menjadi pendorong semangat kami untuk mengimplementasikan afirmasi program. Dalam rangka mempercepat program bangga buatan Indonesia dengan memanfaatkan semaksimal mungkin produk-produk Indonesia atau produk lokal yang harus jadi kebanggaan kita semua,” ucapnya.
Dengan tema “expanding to new market, recover together recover stronger” menurut Ansar Ahmad, merupakan luar biasa. Selain berbicara tentang bagaimana maksimalisasi penggunaan produk dalam negeri, juga bisa memadukannya dengan orientasi memperkenalkan budaya Melayu.
“Makanya ada tagline Gebyar Melayu Pesisir yang kita padukan dengan kegiatan ini,” ujarnya.
Kepada para Menteri yang hadir, baik secara langsung dan hadir secara virtual, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan beberapa permintaan penting. Di antaranya menindaklanjuti pertemuan dengan Presiden RI Jokowi beberapa waktu lalu di Bali. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kata Ansar telah melakukan inventarisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi belanja daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Dari total belanja Rp3,6 triliun, maka setelah diinventarisasi, ada Rp1,9 triliun yang memiliki kandungan TKDN dan akan dibelanjakan pada tahun anggaran 2022 ini.
Karena pemerintah telah menargetkan 40 persen belanja dari inventerisasi tersebut, maka Rp971 miliar atau 50,93 persen yang akan menggunakan produk-produk dalam negeri bagi belanja daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
“Saya juga mendorong wali kota dan bupati untuk segera melakukan hal yang sama. Kita sudah sampaikan laporan ini ke Menko Marves dan kita nanti concern untuk mengimplementasikan ini untuk mewujudkan program afirmasi TKDN yang sudah kita sepakati,”jelas Ansar Ahmad.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, lanjut Ansar, saat ini sudah membentuk Tim Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk mendorong percepatan ini di daerah. Di antaranya telah memulai input e-katalog walalupun baru produk-produk makan dan minuman yang jumlahnya mencapai 200 produk yang telah dikurasi oleh Bank Indonesia.
“Produk makanan dan kebutuhan perlengkapan kantor maupun hotel dan restoran akan segera kita masukan ke e-katalog dan kurasi ini akan terus kita lanjutkan bersama-sama agar lebih banyak produk lokal yang bisa kita masukan ke dalam e-katalog nantinya,” ungkapnya.
Kemudian, karena Kepri bukan merupakan daerah produksi massif produk dalam negeri. Karena banyak industri-industri yang memproses barang setengah jadi di sini, maka Ansar mengatakan, akan berusaha mendorong program hilirisasi produk di Kepri. Sehingga produk-produk industri di Kepri nanti mampu menambah item jumlah produk-produk jadi, yang bisa masuk ke e-katalog Nasional. Hal ini mengingat produk-produk di Kepri rata-rata juga banyak produk elektronik dan produk kelengkapan lainnya.
“Kami menitipkan kepada bapak-bapak Menteri, bila memungkinkan ada insentif-insentif yang bisa diberikan kembali oleh pemerintah kepada industri atau perusahaan yang melakukan hilirisasi produk. Agar semakin banyak produk yang bisa kita ikut sertakan di e-katalog local, sektoral bahkan e-katalog nasional,” harapnya.
Ansar juga menyampaikan usulan, karena saat ini pemerintah baru mengkampanyekan penggunaan Bangga Buatan Indonesia. Namun, dinilai masih minim sekali berkampanye untuk peningkatan kualitas produk-produk Indonesia.
“Saya kira bangga Buatan Indonesia ini harus kita sertai dengan penguatan, mendorong produk-produk di Indonesia ini. Agar ke depan memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Sehingga mampu bersaing dengan produk-produk impor,” usulnya.
Pemerintah Pusat hendaknya dapat mengkalkulasi dengan tepat. Karena ketika BBI ini diterapkan 40 persen dari belanja di daerah, pusat, BUMN dan sebagainya, maka ketersediaan produk-produk inti harus mencukupi.
Ansar mencontohkan, ketika sedang membangun struktur bangunan maka akan membtuhkan besi. Maka ketersediaan besi dan lainnya tersedia dengan cukup. Jika tidak, maka harus menunggu berbulan-bulan pemesanan itu melalui e-katalog. Maka akan menggangu kelancaran kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah dan tidak menutup kemungkinan akan berhadapan dengan aparat penegak hukum.
“Kita berharap juga pemerintah pusat benar-benar mengkalkulasi. Sehingga ketika kita me-launching 40 persen belanja semua dengan e-katalog produk dalam negeri, maka produk tersebut harus tersedia dengan jumlah yang cukup,” ucapnya.
Lebih lanjut Ansar juga menyampaikan pesan dari para pelaku UMKM kepada para menteri bahwa sesuai dengan PMK 173 Tahun 2021, produk-produk hasil produk UMKM di Batam ini ketika keluar dari Batam ke provinsi yang lain maka akan dikenakan PPN saat ini 11 persen.
Para pelaku UMKM meminta agar pemerintah bisa memberikan diskresi. Meskipun Kepri merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, agar produk UMKM bisa kompetitif maka bisa diberikan diskresi tanpa PPN 11 persen. Sehingga bisa bersaing dengan produk dari tempat lain.
“PPN tersebut selama ini menjadi ganjalan bagi para pelaku UMKM disini. Harapan mereka melalui pertemuan ini kiranya ada solusi-solusi lanjutan yang dapat dihasilkan melalui masukan dari para Menteri yang hadir pada saat ini,” harapnya.
Dalam mendorong pengembangan UMKM di Kepri, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan beberapa program ke masyarakat, diantaranya memberikan bantuan modal Rp20 juta tanpa bunga.
“Tahun lalu kita mentargetkan Rp40 miliar dan mulai Oktober kita launching hingga Desember terserap lebih dari Rp30 miliar. Dan tahun ini kita lanjutkan agar UMKM yang membutuhkan modal kerja mereka bisa mendaptkannya dengan mudah dan baik. Kita memanfaatkan channeling bank daerah untuk mengimplementasikan itu,” jelasnya
Selanjutnya bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah mengangarkan Rp1,4 miliar untuk memberikan bantuan alat sterilisasi produk yang akan diberikan kepada salah satu koperasi yang merupakan binaan OPD, yang digunakan untuk membantu produk-produk UMKM kita bisa tembus ke pasar internasional karean dengan alat ini masa expired produk menjadi lebih lama.
“Kalau ini sukses InsyaAllah kita akan berikan bantuan di semua Kabupaten/Kota di Kepri dalam rangka komitmen kita mendorong UMKM kita kedepan lebih baik lagi,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, jelas Ansar secara bertahap akan memberikan bantuan sertifikasi halal bagi para UMKM di Kepri dalam rangka untuk mendorong UMKM di Kepri lebih banyak menghasilkan diversifikasi produknya sehingga e-katalog yang ada kedepannya bisa lebih banyak menampilkan produk-produk unggulan di Kepri dan dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
Kehadiran para menteri di Kepri, kata Ansar, mendorong semangat masyarakat, saat ini pertumbuhan ekonomi Kepei sudah tembus 3,43 persen, yang sebelumnya 2020 minus 3,80 persen. Mudah-mudahn dengan dorongan TKDN ini dan pengembangan UMKM ini dan dibukanya Pariwisata kembali, mudah-mudahn akan tembus pada angak 5 sampai dengan 6 persen di tahun 2022.
“Kami ucapkan terikasih atas kolaborasi ini, mudah-mudahan kolaborasi daerah dan pusat yang harmonis seperti ini akan mendorong percepatan pengembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau,” tutupnya.
Adapun pembukaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini secara resmi ditandai dengan s menabuh kompang yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad yang hadir secara langsung serta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Gubernur BI Perry Warjiyo yang hadir secara Virtual. Pembukaan ini juga sekaligus meresmikan pembukaan eksport produk-produk UMKM di Kepulauan Riau ke berbagai Negara dunia dengan total ekspor dari Januari hingga Maret 2022 tercatat Rp93,8 miliar.
Pada acara ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memperkuat kajian, penelitian, pengembangan dan juga penerapan inovasi UMKM di Provinsi Kepulauan Riau dilanjutkan Penyerahan oleh Gubernur Kepulauan Riau Bantuan Subsidi Bungan 0% dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kepada UMKM Tahun 2022 serta penyerahan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada 375 UKM/IKM di Kepulauan Riau. (nurul atia)
Editor: Sigik RS