Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Kepulauan Riau (Kepri) dijadikan sebagai lokasi kunjungan kerja sekaligus lokasi kegiatan Tim Kerja Revisi Terbatas UU nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam pertemuan ini, Gubernur Kepri H Ansar Ahmad bersama Forkompimda dan Wakil Ketua I DPD RI Letjen TNI Mar (Purn) Dr Nono Sampono membahas sistem keamanan maritim.
Gubernur Kepri H Ansar Ahmad sangat mengapresiasi kegiatan kunjungan kerjam sekaligus lokasi kegiatan Tim Kerja Revisi Terbatas UU nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Menurut Gubernur Kepri, UU tentang kelautan sangat berkolerasi dengan keadaan geografis Provinsi Kepri. Karena, Kepri merupakan provinsi maritim.
“Sehingga, materi pembahasan dalam raker ini sangat penting (urgence) dalam menyempurnakan tugas dan fungsi kita bersama selaku stakeholder,” ujar Ansar Ahmad Gubernur Kepri dalam Raker Tim Kerja Revisi Terbatas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan pembekalan wawasan kebangsaan di Aula Makogabwilhan I, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (20/1/2022).
Tim kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPD RI Letjen TNI Mar (Purn) Dr Nono Sampono. Raker ini bertemakan Penatalaksanaan Sistem Keamanan Laut Melalui Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
Raker dihadiri Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Waka PPPU DPD RI Angelius Wake Kako, Waka Komite I DPD RI Filep Wamafma, Waka Komite II DPD RI Lukky Semen, para Anggota DPD RI Dapil Kepri, Kabakamla RI diwakili Sestama Bakamla Laksda S Irawan, Menkopolhukam RI diwakili Mayjen TNI Hilman Hadi.
Hadir pula Pangkogabwilhan I diwakili Kaskogabwilhan I Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar. Kajati Kepri Hari Setiono. Danlantamal IV Laksma TNI Dwika Tjahtja Setiawan. Kepala Zona Kamla Maritim Barat Laksma TNI Hadi Pranoto. Wakil Ketua III DPRD Tengku Afrizal Dahlan. Danlanud RHF Kol Pnb A Donie P. Kapolda Kepri diwakili Irwasda Rudy Syafirudin, Kabinda diwakili Korwil I Binda Kepri, dan Danrem 033/WP diwakili Kasilog Kol Endro Pranoto.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, revisi terbatas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan akan mengoptimalisasi kedaulatan maritim yang Indonesia miliki. Karena di dalamnya akan mengatur tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder ke depan, agar lebih efektif.
“Selain pengamatan kedaulatan yang menjadi perhatian sungguh-sungguh. Juga dapat memberi kepastian hukum terhadap usaha-usaha yang mengandalkan sektor kelautan,” ungkap Gubernur Kepri.
Ansar Ahmad juga membicarakan mengenai wawasan kebangsaan yang juga menjadi agenda acara tersebut. Ia mengajak semua untuk tetap waspada agar nilai-nilai wawasan kebangsaan tidak memudar. Founding father sangat menyadari kemajemukan masyarakat Indonesia adalah anugerah yang harus dijaga, dipelihara, dan dihormati dengan tentunya konsensus bangsa.
“Maka transformasi wawasan kebangsaan perlu dilakukan bersama-sama,” ujar Ansar Ahmad.
Wakil Ketua I DPD RI Letjen TNI Mar (Purn) Dr Nono Sampono yang menjadi keynote speaker pada acara tersebut memaparkan potensi-potensi ancaman kedaulatan dari negara-negara adidaya. Bukan hanya masalah keamanan. Namun ada kepentingan ekonomi di situ.
“Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera. Secara geopolitik Indonesia pantas diperebutkan secara politik, ekonomi, dan keamanan. Tidak ada cara selain 3 aspek tersebut diperkuat,” kata Nono.
Nono juga menegaskan, saat ini, Indonesia sudah terkurung dalam posisi gelar militer negara-negara besar. Namun sampai saat ini masih tenang-tenang saja.
“Tidak salah Indonesia didaulat sebagai poros maritim dunia. Untuk itu harus kita bangun kekuatan maritim. Kalau tidak, Indonesia akan menjadi bulan-bulanan kekuatan besar dunia,” ungkapnya. (nurul atia)
Editor: Sigik RS