Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Ansar Ahmad mendesak pemerintah pusat melalui sejumlah menteri, agar segera merealisasikan travel bubble di Provinsi Kepri ke Singapura. Permintaan itu disampaikan Ansar Ahmad saat mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan sejumlah menteri dan Panglima TNI melalui vicon, Sabtu (8/1/2022).
Video Conference (vicon) rakor terbatas penanganan Covid-19 ini dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto. Turut hadir Menko Kemaritiman dan Investasi Binsar Luhut Panjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi G Sadikin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Parekraf Sandiaga S Uno, Menteri Kominfo Johnny G Plate, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPOM Penny K Lukito, dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, serta Plt Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.
Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad merespon positif terhadap rencana penerapan Vaccinated Travel Lane (VTL) atau reaktivasi Travel Corridor Arrangement (TCA) Indonesia-Singapura, yang akan melihat dulu perkembangan kasus Covid-19 varian omicron selama dua minggu depan. Menurut Ansar Ahmad, pada dasarnya menyepakati hal tersebut. Namun, Ansar Ahmad berharap agar rencana-rencana dengan persiapan kurang lebih setahun tersebut dapat segera direalisasikan.
“Karena kondisi pariwisata di Kepri memang sudah sangat memprihatinkan. Kita selalu melakukan pertemuan dengan pengusaha pengelola pariwisata, khususnya wisata leisure yang sampai saat ini tidak ada sama sekali wisatawan mancanegara yang masuk ke Kepri,” kata Ansar Ahmad.
Bilateral VTL antara Indonesia dan Singapura memang menjadi salah satu agenda pembahasan rakortas tersebut selain perkembangan persiapan vaksinasi dosis lanjutan (booster), penetapan pemisahan level asesmen untuk daerah pintu masuk bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), serta persiapan penyelenggaraan MotoGP 2022 di KEK Mandalika.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebutkan, angka pengangguran terbuka di Kepri saat ini sudah di atas 9,9 persen. Penyumbang terbesarnya dari sektor pariwisata. Sedangkan untuk sektor yang lain sudah mulai menunjukkan perbaikan.
“Untuk itu setelah 2 minggu ke depan kita mengevaluasi perkembangan omicron, barangkali kita sudah dapat memulai bentuk travel bubble di kawasan-kawasan khusus yang memang sudah kita sepakati sebagai pilot project seperti Bintan Resort dan Nongsa Sensation dengan isolated area,” usul Ansar Ahmad.
Menurut Gubernur Kepri, berdasarkan hasil evaluasi Pemprov Kepri dengan pihak Singapura mengenai persiapan, kedua kawasan tersebut sudah sangat siap. Baik dari segi sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability), penerapan bluepass, dan juga fasilitas-fasilitas PCR yang lain.
“Kita juga mewajibkan mereka menyediakan mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) agar semua dapat terdeteksi dengan cepat (hasil PCRnya). Jadi kalau dalam dua minggu ini sudah membaik mungkin kita dapat mulai dari dua kawasan ini. Kita di daerah juga bersama-sama akan mengawasi secara serius karena kedua kawasan ini tidak berafiliasi dengan masyarakat,” ungkap Gubernur Kepri.
Pada kesempatan itu, Ansar Ahmad juga mengajukan diskresi untuk penerapan travel bubble tersebut, direalisasikan dalam bentuk diskresi kekarantinaan.
“Karena length of stay wisatawan Singapura ke Kepri itu rata-rata 3 hari, maka barangkali karantina yang dapat kita terapkan adalah karantina kawasan dengan jangka waktu 3 hari. Karena kawasan tersebut pintu masuk dan keluarnya benar-benar dapat dikontrol,” sebut Ansar Ahmad.
Dalam rapat tersebut juga disepakati adanya pemisahan level asesmen untuk daerah pintu masuk bagi PPLN, yaitu DKI Jakarta, Kepri, dan Kalbar. untuk tahap selanjutnya Jawa Timur yang kemudian akan mendapat kebijakan serupa.
Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan menekankan memang perlu adanya pemisahan level asesmen karena jika tidak akan mengakibatkan levelling yang tidak fair. Karena dengan varian omicron yang ada di Indonesia 96 persennya berasal dari PPLN.
“Untuk itu perlu kehati-hatian kita, dalam dua minggu ke depan amati dulu sebelum membuat keputusan,” ujar Menko Luhut. (nurul atia)
Editor: Sigik RS