Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuat peryataan pers melalui chanel YouTube, bahwa kasus Covid-19 di Kepulauan Riau (Kepri) mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Padahal, data tersebut dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan ke Tanah Air lewat pintu masuk Provinsi Kepri, pada masa liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Dan jubir BNPB mengakui, penambahan Covid-19 di Kepri dari data PMI.
Awalnya ada penambahan 2 kasus, kemudian naik menjadi 93 kasus. Selanjutnya, bertambah lagi menjadi 140 kasus, dan terakhir sampai 168 kasus. Alhasil, kasus Covid-19 di Kepri menjadi tertinggi ke-2 di Indonesia, berada di bawah DKI Jakarta yang mencapai 526 kasus.
Mencermati pernyataan pihak BNPB ini, Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad memberikan pernyataan, bahwa kasus baru Covid-19 di awal tahun 2022 yang disampaikan oleh BNPB tersebut, memang terjadi di Kepri. Namun, yang tertular bukan masyarakat Kepri. Melainkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke Tanah Air melalui jalur di Kepri. Baik lewat puntu masuk Batam, Tanjungpinang maupun di Karimun.
“Seharusnya hal superti ini tidak terjadi lagi. Harus sudah dipisahkan antara data masyarakat Kepri dan data PMI yang tertular Covid-19. Pada akhir Desember 2021 lalu, kita sudah berkoordinasikan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait data PMI yang pulang dan pergi melalui jalur Kepulauan Riau dan dinyatakan terkonfirmasi virus Covid-19. Kita sudah meminta kepada pemerintah pusat agar ada pemisahan data antara PMI dan data masyarakat Kepri,” tegas Ansar Ahmad memberikan keterangan resmi, Kamis (6/1/2022).
Mengenai data BNPB tersebut, Gubernur Kepri yakin, yang dibacakan merupakan kasus yang menimpa para PMI, dan bukan kasus yang menimpa masyarakat Kepri. Sejauh ini, dari segi capaian vaksinasi, Kepri termasuk yang terbaik di Indonesia. Begitu juga dengan tingkat kepatuhan masyarakat Kepri dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Ditambah lagi, baru saja kita melakukan survei serology dan hasilnya tingkat titer antibodi (kekebalan tubuh) masyarakat Kepri mencapai 89,6 persen. Itu artinya masyarakat Kepri termasuk sudah kebal terhadap virus Covid-19. Yang penting, tetap patuhi prokes,” tegas Ansar Ahmad.
Justru itu, Gubernur Kepri merasa perlu mendatangi Kantor Kementerian Kesehatan RI di akhir Desember 2021 lalu. Dengan tujuan utama meminta agar ada pemisahan data masyarakat Kepri dan PMI yang terjangkit virus Covid-19. Karena jika para PMI yang tertular juga digabungkan dengan masyarakat Kepri, tentu saja kasus Covid di Kepri, tidak akan pernah habis. Karena selamanya Kepri akan tetap menjadi jalur lalu lintas keluar dan masuknya para PMI.
Pemerintah Provinsi Kepri, lanjut Gubernur Kepri, saat ini sedang gencar melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Salah satunya dengan melakukan berbagai sosialisasi dan memaksimalkan vaksinasi. Dan saat ini Pemprov Kepri sedang gencar melakukan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun di seluruh Kepri. Hal ini juga bagian upaya untuk melindungi masyarakat Kepri dari bahaya pandemi.
oleh sebab itu, Gubernur Kepri berharap kebijakan pusat yang menunjuk Kepri sebagai salah satu jalur pemulangan PMI ini tidak berdampak terhadap semangat masyarakat Kepri yang ingin selalu sehat, dan kemudian bisa mengembalikan semangat pemulihan ekonomi guna bangkit dari keterpurukan.
“Kita yakin pemerintah pusat juga melihat apa yang sedang kita lakukan dan tujuan dari setiap kebijakan yang kita buat. Sebagai perwakilan pusat, Pemprov Kepri hanya meneruskan apa yang menjadi program pemerintah pusat,” ujar Ansar.
Langkah lain, Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad meminta Kepala Dinas Kesehatan Kepri M Bisri melakukan koordinasi kepada pihak BNPB, terkait pernyataan pers yang surah terlanjur beredar di YouTube. Kadiskes Kepri M Bisri berhasil menemui Prof Dr Wiku Bakti Bawono Adisasmito, yang menjabat sebagai juru bicara sekaligus tim pakar Covid-19 di BNPB.
Dalam pertemuan singkat ini, diakui oleh jubir BNPB, bahwa penambahan kasus di Kepri memang dari para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk melalui Batam, dan bukan masyarakat asli Kepri. Bahkan pihak BNPB juga sudah mengetahui jika penularan baru pada masyarakat Kepri sangat minim sekali. Bahkan hampir tidak ada kasus.
“Pada intinya pihak BNPB mengakui, mereka salah membaca data. Mereka tahu kita sudah baik dari segi vaksinasi dan sebagainya. Dan kita hampir tidak ada kasus sama sekali. Kecuali kasus dari para PMI yang pulang lewat Batam. Mereka juga menyebutkan rendahnya penambahan kasus positif di Kepri adalah karena capaian vaksinasi yang sudah sangat tinggi di Kepri,” kata Bisri. (nurul atia)
Editor: Sigik RS