Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Ternyata, PT Bintan Inti Sukses (BIS) perusahaan BUMD Bintan memiliki lahan seluas 1,5 hektare di wilayah Tanjungpinang. Aset lahan PT BIS ini bakal dikelola untuk menghasilkan PAD bagi Pemkab Bintan. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bintan I Wayan Riana pun turut mendampingi pada saat pengecekan lahan 1,5 hektare PT BIS di Tanjungpinang, Selasa (4/1/2022).
Aset sahan milik PT BIS seluas 1,5 hektare tersebut berada di daerah Sei Jang, Kota Tanjungpinang. Komisaris PT BIS Hafizar didampingi Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan I Wayan Riana bersama seluruh jajarannya meninjau langsung lahan yang merupakan aset PT BIS di Sei Jang tersebut.
Lahan milik PT BIS ini berbatasan langsung dengan aliran sungai. Lahan ini ditempati beberapa warga. Bahkan, rumah semi permanen sudah banyak berdiri. Tapi, mereka menempati lahan tersebut sebagai upaya pengamanan dari pencaplokan dari pihak lain.
Komisaris PT BIS Hafizar mengatakan, pihaknya sedang menginvetarisir seluruh asetnya agar bisa dioptimalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) Bintan. Rencananya, lahan yang sudah ditempati sebagian warga sebagai tempat tinggal itu akan dikelola.
“Bisa saja nanti ada tarif sewa, tapi mau dilakukan kajian dulu,” katanya.
Sebagai perusahaan daerah, tentunya aset yang dimiliki harus bisa dioptimalkan sebagai sumber pendapatan daerah. Namun, karena lahan tersebut sudah ditempati warga sejak lama. Maka kebijakan yang akan diambil nanti, tetap mempertimbangkan berbagai aspek.
“Karena kalau dibangun perumahan seperti didaerah Pengudang, lahan disini kalau air pasang banjir. Kalau mau ditimbun tentunya kami melihat dampak ke lingkungan sekitar nanti seperti apa. Makanya nanti akan dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum diputuskan,” terangnya.
Rahmat (80) warga yang tinggal di lahan PT BIS itu menerangkan, lahan tersebut memang milik pemerintah. Dirinya hanya menjaga lahan tersebut sejak tahun 1995. Dahulunya, lahan ini dibangun pasar ikan dan pasar sayur.
“Waktu itu Pak Ansar (Gubernur Kepri) masih Kabag Ekonomi, saya diberikan amanah untuk menjaga lahan ini, tanpa gaji sepeser pun. Ini amanah Pak Ansar. Saya hanya menjaga. Dan sekarang, yang tinggal di sini semua anak cucu saya,” sebutnya.
Ada 11 KK yang mendiami lahan tersebut. Rumah yang dibangun pun semi permanen. Rahmat memastikan seluruh patok lahan pemerintah itu tidak bergeser dan masih utuh. Namun, dirinya keberatan jika harus dikenakan tarif sewa.
“Keluarga kami di sini hanya nelayan, berat lah nak bayar sewa,” ungkapnya.
Rahmat berharap, ada kebijakan dari pejabat terkait dalam menyikapi persoalan ini. Secara pribadi dirinya meminta sebidang tanah bilamana harus digusur.
“Bagilah kami sekeping (sebidang) tanah buat bangun rumah kalau harus digusur,” pintanya. (nurul atia)
Editor: Sigik RS