Beranda All News Gubernur Kepri Bahas Masalah TKI dan Perdagangan Orang

Gubernur Kepri Bahas Masalah TKI dan Perdagangan Orang

0
GubernurKepri Ansar Ahmad memimpin rapat tentang persoalan perdagangan orang dan pemulangan TKI atau PMI, melalui rakor virtual dari Kantor Dompak Tanjungpinang, Senin (3/1/2022). F- Istimewa/Humas Pemprov Kepri

Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad memimpin rapat koordinasi melalui video conference dari Ruang Rapat Utama Lantai IV Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (3/1/2022). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat bersama petinggi BNPB RI, Kamis (30/12/2021) pertengahan pekan lalu, membahas tentang perdagangan orang atau (human trafficking) dan penambahan tempat karantina bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kota Batam.

Rakor diikuti oleh Penjabat (Pj) Sekdaprov Ir Lamidi, Asisten I Raja Hery Mokhrizal, Asisten II Syamsul Bahrum, Kadis Kesehatan M Bisri, Wakahar Satgas Covid-19 Tjetjep Yudiana, dan M Darwin sebagai Kaset Satgas Covid-19.

Sedangkan hadir secara daring Kabinda Kepri Riza Celvian Gumay, Danrem 033/WP diwakili Kasrem, Kapolda Kepri diwakili Ditpolairud, Wali Kota Batam diwakili Setdako Batam, serta perwakilan Karantina Pelabuhan Batam dan Bapelkes Batam.

Baca Juga :  Cen Sui Lan: Menteri ATR Segera Menyelesaikan Persoalan Lahan Yayasan Citiya Karimun

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengawali arahannya menjelaskan, karantina untuk PMI yang sejak ada kebijakan karantina selama 10 hari. Bahkan akan diperpanjang menjadi 14 hari bagi pendatang dari luar negeri ke wilayah Indonesia. Termasuk PMI ke Batam maka memang kondisi karantina terpadu. Baik di rusun maupun tempat lain yang sudah hampir tidak memadai.

“Dalam pertemuan sebelumnya dengan BNPB, Asrama Haji sudah bisa digunakan untuk karantina terpadu. Dan Bapelkes Batam dicadangkan untuk antisipasi lonjakan,” kata Ansar Ahmad Gubernur Kepri.

Namun sebelumnya, menurut Gubernur Kepri Ansar Ahmad, asrama haji hanya dapat digunakan sebagai sarana transit saja. Permasalahannya ada pada kurangnya tenaga kesehatan dan Satgas.

Baca Juga :  Begini Jejak Perjuangan Kafilah Kepri Menuju STQH Nasional di Maluku Utara

“Seharusnya ini dapat diantisipasi lebih awal. Untuk itu, setelah ini saya minta Kadis Kesehatan serta Wakahar Covid 19 bertemu Kasrem untuk membahas tenaga apa saja yang diperlukan dan berapa kebutuhannya, termasuk tenaga kebersihan. Rasionalisasikan itu dan harus dipenuhi” kata Gubernur Kepri.

Kemudian Gubernur Kepri menegaskan, agar asrama haji sesegera mungkin dapat digunakan untuk memecah kemungkinan di rusun-rusun yg sdh overload. Supaya dapat menjawab permasalahan ketika berakhir masa karantian justru banyak yang positif hasil PCR nya, dengan indikasi interaksi yang menyebabkan itu.

“Bapelkes juga dihitung kapasitasnya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kita akan membahas kemungkinan menambah cadangan kapasitas sampai 3000 an. Hotel-hotel melati kalau bisa juga akan kita kontrak dan dipakai sebagai karantina terpadu, bukan karantina mandiri. Jadi sewaktu-waktu melonjak kita akan siap,” pintanya.

Baca Juga :  Menuju Pemilu Serentak 2024, KPU Bintan: Bertambah 666 Pemilih Baru Dibandingkan Pilkada 2020

Setelah membahas kapasitas karantina, Gubernur Kepri membahas antisipasi PMI ilegal baik yang masuk maupun keluar. Karena menurut gubernur, ini sudah menjadi masalah yang berlarut-larut.

“Saya harap semua kompak menjaga ini karena sudah menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Untuk itu kita akan menyurati pemerintah pusat mengenai permohonan pengawasan yang lebih ketat serta kebijakan pintu masuk PMI,” kata Ansar Ahmad.

Pada rapat tersebut juga dikemukakan gagasan untuk pembentukan satgas khusus PMI ilegal demi mengantisipasi akibat-akibat buruk yang ditimbulkan. Karena menurut Gubernur, jika semua sektor dapat menjadi mata negara terhadap PMI ilegal, maka akan meminimalisir PMI ilegal sampai ke akarnya. (nurul atia)

Editor: Sigik RS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here