Jakarta, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Ansar Ahmad meminta agar Kementerian Kesehatan RI, tidak menggabungkan data warga Kepri dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terkonfirmasi Covid-19. Jumlah PMI yang terkonfirmasi Covid-19 harus dipisah dengan jumlah warga Kepri yang terkonfirmasi.
Permintaan tersebut ingin disampaikan H Ansar Ahmad secara langsung kepada Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Senin (27/12/2021). Namun karena Menkes sedang tidak berada di tempat, Gubernur Kepri diterima oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Dr dr Maxi Rein Rondonuwu.
Gubernur Kepri didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kepri M Bisri, Kepala Biro Pemerintahan M Darwin dan Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Hasan SSos. Dirjen P2P Kemenkes RI didampingi Kepala Pusat Data dan Infornasi dr Anas M Aruf, Plt Direktur SKK dr Prima Yosephine, Koordinator Surveilans Imran dan Koordinator Karkes Endang.
Kehadiran Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan rombongan mendatangi Kemenkes RI untuk mengkoordinasikan kepada pemerintah pusat mengenai data Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang dan pergi, melalui jalur Kepulauan Riau dan dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta kepada pemerintah pusat agar ada pemisahan data, antara PMI dan data masyarakat Kepri.
Hal ini, menurut Gubernur Kepri, sangat penting untuk diperhatikan. Karena, jika PMI yang terkonfirmasi Covid-19 dimasukkan dalam data terkonfirmasi dengan masyarakat Kepri, maka akan berpengaruh dengan perkembangan data Covid di Kepri. Selanjutnya akan berdampak pada penilaian levelisasi dan sebagainya.
“Kita hanya ingin data PMI yang terkonfirmasi dan data masyarakat Kepri yang terkonfirmasi dipisahkan, itu saja. Jangan digabung. Ke depan, pemulangan PMI melalui Kepri akan bertambah terus. Biarpun ini kebijakan pemerintah pusat, namun jalur yang dipakai adalah wilayah Kepri. Oleh sebab itu, kita koordinasikan masalah ini agar ada pemisahan data di Kemenkes. Kita sepakat penanganan PMI ini berjalan lancar, dan keamanan serta kesehatan masyarakat Kepri juga terjamin,” ujar Ansar Ahmad di Kantor Kemenkes RI.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kepri saat ini sedang gencar melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan melakukan berbagai sosialisasi dan memaksimalkan vaksinasi. Dan saat ini Pemprov Kepri sedang gencar melakukan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun di seluruh Kepri. Hal ini juga bagian upaya untuk melindungi masyarakat Kepri dari bahaya pandemi.
Oleh sebab itu, Gubernur Kepri berharap kebijakan pusat yang menunjuk Kepri sebagai salah satu jalur pemulangan PMI ini, tidak berdampak terhadap semangat masyarakat Kepri yang ingin selalu sehat. Kemudian, bisa mengembalikan semangat pemulihan ekonomi guna bangkit dari keterpurukan.
“Kita sangat yakin pemerintah pusat juga melihat apa yang sedang kita lakukan dan tujuan dari setiap kebijakan yang kita buat. Sebagai perwakilan pusat, Pemprov Kepri hanya meneruskan apa yang menjadi program pemerintah pusat,” ujar Ansar Ahmad.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI dr Achmad Yurianto mengapresiassi atas kinerja seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Kepri. Karena telah menunjukkan kekompakan dengan sinergi serta kolaborasi yang dilakukan, dalam upaya penanganan PMI. Bahkan dalam hal lainnya juga menunjukkan kekompakannya.
Pihak Kemenkes RI berjanji segera memisahkan data PMI yang berada di pintu masuk di Kepri. Bahkan juga akan dipisahkan dalam penanganan PMI. Baik yang ada di Jakarta, Surabaya dan Kalimantan dan tempat pemulangan PMI lainya.
“Data PMI ini akan segera kita pisahkan. Kami juga mengapresiasi atas kekompakan stakeholder yang ada di Kepri selama ini. Tidak hanya di Kepri, untuk pemulangan PMI di Jakarta, Kalimantan, Surabaya dan lainnya juga akan kita pisahkan,” tegas Dirjen P2P Kemenkes RI dalam pertemuan dengan Gubernur Kepri tersebut. (nurul atia)
Editor: Sigik RS