banner 728x90
Penjabat Sekdaprov Kepri Ir Lamidi menyampaikan sambutan dalam kegiatan rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah di Batam, Jumat (10/12/2021). F- Istimewa/Humas Pemprov Kepri

Lamidi: Pemprov Berkoordinasi dengan Kejati Kepri dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Komentar
X
Bagikan

Batam, suaraserumpun.com – Penjabat Sekdaprov Kepulauan Riau (Kepri) Ir Lamidi menyatakan, Pemprov Kepri terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Upaya itu guna mengantisipasi tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan Ir Lamidi saat membuka kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah di Swiss Bell Hotel Batam, Jumat (10/12/2021). Pj Sekdaprov Kepri Lamidi meminta, agar pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban untuk meminimalisir potensi kekeliruaan dan kesalahan.

“Karenanya, saya minta betul kepada tiap-tiap OPD, sebisa mungkin meniadakan kesalahan dalam penyusunan keuangan daerah,” tegas Lamidi.

Koordinasi Perencaan Anggaran Belanja Daerah ini mengusung tema Perencanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.

Baca Juga :  Mau Beli Dolar Singapura dengan Harga Murah, Pengusaha Tajir Malah Kena Tipu Miliaran Rupiah

Menurut Lamidi, penyelenggaraan pemerintahan daerah, terus dituntut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang makin baik. Sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Justru itu, perlu ada komitmen bersama, untuk bisa mewujudkan pengelolaan keuangan daerah di Kepulauan Riau, agar berjalan secara baik, dan jauh dari praktik tindak pidana korupsi.

“Kita juga terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, kita melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Agar dalam penyelenggaraannya tidak ditemukan penyalahgunaan,” jelas Lamidi.

Pj Sekdaprov Kepri Ir Lamidi berharap, nantinya penyelenggaraan APBD tahun anggaran 2022 Provinsi Kepri makin lebih baik lagi. Pemprov Kepri tidak terus mengulang kesalahan yang pernah terjadi.

Baca Juga :  Panlih Menyerahkan Hasil Verifikasi Administrasi Cawabup Bintan, Ini Tahapan Berikutnya

Kajati Hari Setiyono tak bosan mengingatkan kepada semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Kepri. Kajati berpesan, dalam penyelenggaraan pemerintahan agar bisa melakukannya dengan baik, dan tidak terjerat dalam pusaran korupsi.

Kejaksaan terus berupaya meminimalisir kasus korupsi yang terjadi di Kepri, dengan terus mengedepankan upaya pencegahan sebagai pilihan terdepan.

“Kami terus mengingatkan kepada setiap penyelenggara kebijakan, untuk selalu bisa bekerja jujur dan penuh tanggung jawab. Serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum, yang akan memberi dampak buruk,” harap Kajati.

Kajati Kepri berharap, sebagai daerah yang berbatasan dengan negara luar, Kepri bisa zero korupsi. Karena bila ini bisa dilakukan, maka satu sisi, akan mengundang investasi asing masuk ke Kepri.

Baca Juga :  Nilai Pinjaman Modal Tanpa Bunga bagi UMKM di Bintan, Maksimal Rp30 Juta

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri Venni Meitaria Detiawati dalam laporannya mengatakan, rapat koordinasi terkait perencanaan anggaran belanja daerah ini bertujuan untuk meminimaliasir potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi para aparatur yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Terutama terkait pengelolaan keuangan. Kita semua selalu dituntut dan memang harus selalu bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Serta tidak melalukan perbuatan melawan hukum yang akan memberi dampak buruk bagi diri sendiri, dan pemerintah,” sebut Venni. (nurul atia)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *