Batam, suaraserumpun.com – Gubernur Kepri H Ansar Ahmad berharap, pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan keuangan desa jangan sampai bermasalah. Justru itu, perhatikan pedoman perencanaan pengelolaan keuangan, guna menghindari potensi masalah yang bisa saja muncul.
“Memperhatikan pedoman pengelolaan keuangan yang baik akan menjamin tercapainya penyelenggaraan keuangan yang akuntabel,” kata Ansar Ahmad saat membuka Rakor pengawasan daerah Provinsi Kepri di Swiss Bell Hotel, Senin (6/12/2021) malam.
Menurut Ansar Ahmad, bahwa pemerintah setiap tahunnya terus meningkatkan penyaluran dana BOS dan dana desa, yang jumlahnya terus meningkat. Harapannya tentu, penyaluran bantuan tersebut akan meningkatkan kualitas pendidikan di setiap sekolah, dan pembangunan di desa itu sendiri.
Hanya saja, bantuan yang sejatinya memiliki tujuan sangat mulia, tapi di satu lain justru sering memunculkan permasalahan dalam pengelolaanya. Dana bantuan menjadi area yang rawan terjadinya penyalahgunaan dan juga tindakan korupsi.
Menyikapi hal tersebut, maka diperlukan peningkatan peran dalam hal ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada di masing-masing pemerintah daerah, agar pengelolaan dana bantuan, sesuai tujuan awal penggunaananya.
“Karena bagaimanapun, setiap penggunaan dana bantuan harus memenuhi prinsip prinsip pengelolaan keuangan yang baik, dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Agar tetap waktu, tepat guna, tepat sasaran dan tepat jumlah,” jelas Ansar Ahmad.
Rakor ini, lanjut Ansar Ahmad, harus menjadi momentum bersama, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baik provinsi dan kabupaten/kota. Sekaligus upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN.
“Saya juga terus mengingatkan kepada pihak pihak terkait, untuk selalu melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan secara cermat. Untuk para pelaksana, terus tingkatkan pemahaman pelaksanaan pengelolaan keuangan. Termasuk meningkatkan integritas dan mentalitas dalam menjalankan pekerjaan,” tegasnya.
Kepala Inspektorat Provinsi Kepri Irmandes mengatakan, Rakor pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan sekolah dan keuangan desa ini menjadi hal yang sangat penting. Kegiatan disejalankan dengan asistensi dan pendampingan hukum dalam pengelolaan keuangan.
Pada kesempatan tersebut dilakukan diskusi panel oleh Inspektur Jendral Kementrian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjutak, Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiaman, Kajati Kepri Hari Setiona, Kepala BPKP Kepri Wawan Yulianto memberikan menyampaikan pemaparan materi dengan dipandau moderator Asisten Ekonomi Pembangunan Provinsi Kepri Samsul Bahrum. Turut Hadir Pj Sekdaprov Kepri Lamidi, para Kepala SMA/SMK/SLB se Kepri, kepala desa dan juga hadirin undangan lainnya. (nurul atia)
Editor: Sigik RS