banner 728x90
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendengarkan arahan Presiden RI Jokowi pada saat penyerahan DIPA dan TKDD secara virtual, Senin (22/11/2021). F- Istimewa/Humas Pemprov Kepri

Tahun 2022, Belanja Negara Sebesar Rp2.714,2 Triliun

Komentar
X
Bagikan

Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Tahun anggaran 2022, belanja negara (Indonesia) mencapai Rp2.714,2 triliun. Hal itu disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Senin (29/11/2021).

Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad turut menghadiri penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKDD tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan secara virtual tersebut, di ruang kerjanya, Dompak, Tanjungpinang. DIPA dan TKDD tahun anggaran 2022 diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Istana Negara, Jakarta.

Penyerahan DIPA oleh Presiden Jokowi di tahun ini dilakukan secara simbolis kepada beberapa pimpinan kementerian/lembaga, dan secara virtual kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan daerah.

Presiden RI Jokowi dalam sambutannya mengingatkan, semua harus tetap waspada karena pandemi Covid-19 belum berakhir. Dan di tahun 2022 pandemi ini masih menjadi ancaman dunia dan juga ancaman bagi negara Indonesia.

“Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin, agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi yang sedang kita lakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pertama di Kepri, Petugas Penyelenggara Pemilu di Bintan Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Selanjutnya Presiden RI menekankan, pemerintah harus menunjukkan aksi nyata terhadap komitmen pada green dan sustainable ekonomi. Selain itu, APBN tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural.

“Kita akan fokus pada 6 kebijakan utama. Pertama, melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan. Yang kedua menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan,” paparnya.

Ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero base budgeting agar belanja lebih efisien.

Selain itu, untuk menghadapi ketidakpastian tahun 2022, pemerintah harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif yang antisipatif dan juga fleksibel, selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.

Baca Juga :  Roby Kurniawan Buka Expo Bintera dan Temu Karya Desa

“APBN Tahun 2022 memiliki peran sentral sebagai presidensi G20 kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan,” jelas Presiden RI Jokowi.

“Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim dengan ini daftar isian pelaksanaan anggaran Dipa dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2022,” ujar Presiden sebagai tanda simbolis penyerahannya.

Dari keseluruhan belanja negara di dalam APBN tahun 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun. Dialokasikan sebesar Rp945,8 triliun kepada 82 kementerian/lembaga dan sebesar Rp769,6 triliun dialokasikan untuk TKDD.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani melaporkan bahwa pemerintah dan parlemen dalam dua tahun terakhir mengambil berbagai kebijakan luar biasa dalam bidang keuangan untuk menghadapi Covid-19.

“Kami menyadari kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR telah mampu menghasilkan APBN yang responsif, tangguh serta dinamis sehingga dapat meminimalkan resiko pandemi dengan melindungi rakyat dan perekonomian indonesia,” ucap Sri Mulyani.

Dalam laporannya Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa Pemulihan ekonomi global maupun domestik memasuki tahun 2022 masih tidak merata dan bahkan tidak pasti, sejalan dengan perkembangan pandemi covid-19 yang terus bermutasi dan masih mengancam seluruh negara di dunia. Selain itu, pemulihan ekonomi tahun 2022 dibarengi munculnya resiko baru yang harus dikelola seperti volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju terutama Amerika Serikat, rebalancing ekonomi Tiongkok serta disrupsi rantai pasok dan dinamika geopolitik.

Baca Juga :  Pemilu 2024, Demokrat Menargetkan Tambah Kursi di DPRD Kepri

“Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat, penanganan pandemi yang efektif berhasil mengendalikan varian delta dengan lebih cepat, sehingga aktivitas perekonomian kembali meningkat pada kuartal keempat tahun 2021”, ucapnya.

Pada kesempatan lain, Gubernur Kepri H Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov Kepri berharap masa pandemi Covid-19 segera berakhir. Sehingga, pemerintah bisa menggesa pemulihan ekonomi dan melakukan pembangunan daerah, dari dana TKDD (pusat) dan APBD provinsi serta kabupaten/kota di wilayah Kepri. (nurul atia)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *