Beranda All News Pemerintah Sedang Menyiapkan Program Penangkapan Ikan Terukur dengan Sistem Zonasi

Pemerintah Sedang Menyiapkan Program Penangkapan Ikan Terukur dengan Sistem Zonasi

0
Ansar Ahmad Gubernur Kepri memaparkan potensi perikanan Kepri di Natuna, Selasa (23/11/2021). F- Istimewa/Humas Pemprov Kepri

Natuna, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad meminta pemerintah pusat memberikan insentif bagi investor perikanan. Saat ini, pemerintah pusat sedang menyiapkan program penangkapan ikan secara terukur dengan sistem zonasi.

Selain insentif bagi investor untuk pengembangan industri perikanan, Gubernur Kepri juga menginginkan agar nelayan lokal akan diberi pelatihan dan sekolah teknik pelayaran. Karena, potensi sektor maritim di provinsi Kepri, khususnya industri perikanan sangat besar. Namun belum termanfaatkan secara optimal.

“Potensi perikanan kami 1,1 juta ton per tahun. Tapi, saat ini baru termanfaatkan 33 persen,” kata Ansar, saat menerima kunjungan Menkopolhukam dan Mendagri di Natuna, Selasa (23/11/2021).

Tak cuma perikanan tangkap, perikanan budi daya di Kepulauan Riau juga menghasilkan berbagai komoditas ekspor unggulan. Seperti lobster, kepiting, ikan kerapu, ikan betutu, udang belalang, gonggong, kerang, rumput laut, udang vaname, dan ikan tenggiri.

Laut Natuna yang kaya, menarik minat banyak nelayan. Mulai dari nelayan Pantura Jawa hingga nelayan asing yang masuk secara ilegal. Adapun nelayan asli Natuna, mayoritas masih menangkap dengan cara tradisional.

Baca Juga :  Roby Kurniawan Mengajak Timpora Bersinergi Menjalankan Safe Travel Bubble

“Nelayan di Natuna, sebenarnya tangguh. Karena mereka turun-temurun dari keluarga nelayan. Di Natuna dan Anambas ada 12 ribu lebih nelayan,” ujar Ansar Ahmad.

Meski ingin memaksimalkan potensi perikanan, Ansar tak ingin investasi dan pengembangan industri lantas meminggirkan masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing, para nelayan akan diberdayakan melalui pelatihan-pelatihan. Nelayan-nelayan muda akan dikirim ke sekolah teknik pelayaran, agar mampu menakhodai kapal-kapal besar.

“Tinggal sistemnya, bagi hasilnya, nanti bentuk badan usahanya bersama seperti koperasi. Saya yakin itu bisa terwujud,” ucap Gubernur Kepri.

Tak cuma perkara sumber daya manusia, Gubernur menyebutkan, Kepulauan Riau juga perlu menyiapkan infrastruktur jika ingin industri perikanan maju. Dermaga sudah tersedia di pulau-pulau. Tapi, akses jalannya perlu diperbaiki agar kendaraan besar untuk kebutuhan industri bisa beroperasi.

Baca Juga :  Kejati Kepri Buka Layanan Vaksinasi bagi Lansia dan Pralansia hingga 8 Agustus

“APBD Kepri hanya Rp 3,7 triliun. Relatif kecil untuk mengurus provinsi kepulauan, seperti Kepulauan Riau,” ujar Ansar ahmad.

Agar bisa menggenjot industri perikanan, Ansar menyatakan, perlu dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk insentif fiskal dan nonfiskal, serta kemudahan perizinan.

“Dukungan APBN mesti banyak dikucurkan. Kalau itu terwujud saya yakin percepatan pembangunan di semua sektor di wilayah kepulauan akan terwujud,” tambah Gubernur Kepri.

Juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi yang hadir dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan program penangkapan terukur.

“Kami akan membuat kebijakan perikanan secara terukur berbasis pada kuota. Nantinya, semua wilayah pengelolaan perikanan akan dibagi menjadi beberapa zonasi,” ungkapnya.

Wahyu mengklaim, hanya Indonesia yang belum memiliki kebijakan zonasi penangkapan. Hampir semua negara, penangkapan telah dilakukan secara terukur untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian laut. Targetnya, nelayan tradisional tetap bisa melaut, dan harga di pasar terjaga. Program zonasi ini juga diyakini bakal menghidupkan ekonomi kepulauan.

Baca Juga :  Cen Sui Lan: Kepala BP BBK Harus Diisi Pemimpin yang Berjiwa 'Merah Putih'

“Selama ini kepala daerah mengeluh, kapal menangkap ikan terus, langsung dibawa ke Jakarta. Yang menikmati pelabuhan Jakarta, daerah tidak dapat apa-apa,” ucap Wahyu.

Melalui kebijakan penangkapan terukur, kapal penangkap ikan akan diwajibkan menimbang di dermaga setempat. Dengan demikian, daerah asal turut merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan penangkapan ikan.

Wahyu menyatakan, pemerintah mengandalkan investasi untuk mengembangkan industri perikanan. Berbagai regulasi telah disiapkan guna memastikan investasi yang masuk dapat mensejahterakan rakyat. Misalkan, kapal asing yang ingin menangkap, 95 persen pekerjanya harus warga negara Indonesia. Investor juga diizinkan membangun infrastruktur berupa dermaga hingga pasar.

“Kalau asing mau berinvestasi ke sini silakan, mau mengelola perikanan juga silakan. Kami akan mengadakan beauty contest (seleksi) untuk melihat penawaran yang terbaik,” ucap dia. (nurul atia)

Editor: Sigik RS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here