Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Penjabat Sekdaprov Kepri Ir Lamidi mengklaim, Kepri memiliki 2.408 pulau. Dari jumlah tersebut, pulau yang berpenghuni sebanyak 387 pulau sekaligus titik pengembangan budi daya perikanan. Dengan 96 persen laut dan luas daratan hanya 4 persen, yang terbagi atas 7 kabupaten dan kota.
“Minimalnya kita ada sekitar 387 titik yang berpotensi menjadi kegiatan lahan budi daya. Apabila ada masyarakat tinggal di pulau, itu berarti ada tempat-tempat yang layak untuk dikembangkan jadi budi daya,” sebut Pj Sekdaprov Kepri dalam rapat teknis Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI bersama Dinas Kelautan dan Perikanan se-Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Utama Lantai IV, Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Jumat (12/11/2021).
Hadir dalam rapat tersebut Direktur Pembenihan Nono Hartanto, Dekan Kelautan dan Perikanan UMRAH Noni, Kepala BPBL Batam Toha Tuaihadi, Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau dan Praktisi Pengusaha Budidaya Imam.
Dengan kondisi geografis Kepri yang memiliki laut yang luas, Pj Sekdaprov Kepri Ir Lamidi meyakini Kepri memiliki potensi perikanan yang luar biasa, meski di beberapa daerah masih harus dibangun infrastruktur yang memadai. Dia berharap, dengan dukungan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, percepatan pembangunan pengembangan Perikanan seperti budi daya ikan, rumput laut, udang dan teripang dapat menjadikan Kepri yang sejahtera.
Untuk itu, Ir Lamidi meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri untuk dapat mengklarifikasi dan mengindentifikasi titik-titik yang layak untuk dikembangkan budi daya.
“Baru kemudian kita dapat mengusulkan kepada KKP agar pihak Kementerian mengetahui bahwa terdapat potensi besar budidaya perikanan di Kepri, dan kemudian bisa didukung dengan program-programnya,” kata Ir Lamidi
Selain itu, Ir Lamidi juga meminta kepada KKP untuk memberikan bantuan berupa teknologi pembibitan, yang mana kegunaannya untuk meningkatkan kualitas pembenihan di Kepulauan Riau. Selanjutnya yang kedua adalah teknologi pembuatan pakan, karena budidaya di Kepri masih bergantung pada ikan runcah (tamban dan selayang) untuk pakan yang harganya lebih tinggi.
“Sehingga kita dapat menggunakan teknologi ini pada waktu tertentu, seperti contoh pada musim utara yang susah untuk mendapatkan bibit untuk dikembangkan serta pakan karena bersaing untuk mendapatkannya,” pintanya.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP TB. Haeru Rahayu meminta sektor perikanan budidaya agar dapat mengoptimalisasi sumberdaya perikanan budidaya secara produktif dan berwawasan berkelanjutan.
“Kita memiliki 3 konsep ekonomi biru yaitu teknologi inovasi, ekonomi dan ekologi yang outcomenya produksi ikan yang maksimal serta berdaya saing, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat serta perikanan budidaya yang efesien dan ramah lingkungan,” tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Dirjen PSDKP KKP RI ini menerangkan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 ada 3 program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Yang salah satunya dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Terobosan kita yaitu pengembangan perikanan budidaya untuk ekspor yang didukung riset Kelautan dan Perikanan dan pembangunan kampung perikanan untuk budidaya ikan air tawar, payau dan laut,” terang Haeru.
Kepala DKP Kepri Tengku Arif Fadilah mengatakan, pengelolaan sektor perikanan di Kepri belum maksimal. Untuk itu diperlukan dukungan KKP.
“Konsentrasi kita di bidang kelautan cukup besar, dan masyarakat Kepri sangat antusias terhadap budi daya. Maka, Dirjen Perikanan Budidaya diharapkan dukungannya,” kata Arif.
Lanjut Arif, DKP Provinsi sudah menyusun klaster-klaster mulai dari Natuna, Anambas, Lingga, Bintan dan Karimun di bidang perikanan budi daya seperti pengembangan rumput laut.
“Dan sekarang kita sudah bisa mengeskpor hasilnya ke Hongkong, cuma kami mohon penjagaan dalam hal kestabilan harga,” kata Arif menambahkan. (nurul atia)
Editor: Sigik RS