Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Ir Lamidi secara khusus mengundang BPS Kepri, dalam Focus Group Discussion (FGD) guna membahas tingkat pengangguran di Kepri, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (8/11/2021). Begini solusi Pemprov Kepri dan BPS Kepri untuk menurunkan tingkat pengangguran daerah.
Pj Sekdaprov Kepri Ir Lamidi di awal FGD mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Kepri harus terus ditekan di tahun 2022. Guna mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Melansir data dari BPS, perekonomian Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III-2021 secara year on year tumbuh sebesar 2,97 persen. Jika dibandingkan pada triwulan III-2020, ekonomi Provinsi Kepri sempat terkontraksi sebesar -5,81 persen.
“Perhatian kita terhadap angka pengangguran terbuka ini harus dicarikan langkah penekanannya. Karena indikator perekonomian di Kepri semakin baik,” ujar Lamidi.
Pada tahun 2021, total penduduk usia kerja di Kepri sebanyak 1.767.979 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang termasuk angkatan kerja berjumlah 1.207.014 orang. Sementara tingkat pengangguran di Kepri mencapai 9,91 persen atau 119.595 orang. Hasil ini didapatkan melalui Sakernas BPS di bulan Agustus 2021.
Kepala BPS Kepri, Agus Sudibyo, mengutarakan sangat penting untuk menggunakan statistik pengangguran terbuka di Kepri untuk menjadi bahan pertimbangan kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu penekanan angka pengangguran di Kepri.
“Karena Kepri memang menjadi magnet bagi penduduk daerah lain untuk mencari peluang pekerjaan, jadi sangat dibutuhkan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah peningkatan angka pengangguran,” ucap Agus.
Untuk menekan angka pengangguran tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau terus mempercepat masuknya investasi padat karya di Kepri. Kepala Dinas PMPTSP Hasfarizal Handra, mengatakan, beberapa investor telah menjajaki investasi PLTS di Kepri.
“Dari sini kita sudah bisa mempersiapkan SDM lokal kita agar bisa langsung diserap apabila investasi PLTS yang akan masuk nanti,” ujar Hasfarizal.
Selain itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Burhanuddin, menjelaskan kedepannya perlu disusun langkah strategis untuk menyerap tenaga kerja yang ada di Kepri. Menurutnya saat ini kondisi industri di Kepri sudah banyak menyediakan lapangan pekerjaan, hanya saja skill kompetensi yang dimiliki angkatan kerja Kepri masih belum sesuai dengan kebutuhan industri dan perdagangan.
“Penting sekali bagi kita untuk mempersiapkan kemampuan SDM lokal kita agar bisa diserap manufaktur, karena itu kita dalam perencanaan jangan hanya berbasis pada kerangka mikro tetapi berdasarkan data tentang realita sesungguhnya,” ucapnya.
Struktur lapangan pekerjaan utama masyarakat Kepulauan Riau di tahun 2021 masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar 25,01 persen. Selanjutnya disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 17,67 persen. Sementara sektor administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, dan jajas kesehatan ada di posisi berikutnya dengan porsi sebesar 15,45 persen.
Di akhir FGD, Ir Lamidi mendorong agar kebijakan penekanan pengangguran di Kepri untuk berpegangan pada RPJMD. Sebab RPJMD menjadi kerangka acuan pemerintah dalam penyusunan program kerja yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kepri. Pengembangan dan pertumbuhan investasi akan menjadi solusi dalam menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Kepri. (nurul atia)
Editor: Sigik RS