Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Tamrin Dahlan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Tanjungpinang menyatakan, Pemko Tanjungpinang telah memberikan jawaban atas hak interpelasi DPRD Kota Tanjungpinang, tahun lalu. Hal ini disampaikan Tamrin terkait undangan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato Wali Kota Tanjungpinang terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD mengenai pidato jawaban Wali Kota Tanjungpinang tentang hak interpelasi DPRD Kota Tanjungpinang terhadap Perwako nomor 56 tahun 2019, Jumat (29/10/21) lalu.
Tamrin menyampaikan, Wali Kota Tanjungpinang Hj Rahma yang saat itu menjabat sebagai Plt Wali Kota Tanjungpinang, hadir pada rapat paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2020 tahun lalu. Rapat dimaksud dengan agenda rapat hak interpelasi DPRD Kota Tanjungpinang kepada Plt Wali Kota Tanjungpinang terkait TPP, berdasarkan Perwako nomor 56 tahun 2019 tentang tata cara pembayaran dan standar biaya keluaran tunjangan lainnya wali kota dan wakil wali kota, tambahan penghasilan pegawai dan tambahan penghasilan objek lainnya di lingkungan pemerintah Kota Tanjungpinang.
Tamrin mengatakan, telah disampaikan jawaban Plt Wali Kota Tanjungpinang atas hak interpelasi DPRD Kota Tanjungpinang, terkait kesenjangan TPP itu.
“Kemudian pada tanggal 20 mei 2020, pada agenda rapat paripurna pidato jawaban Plt Wali Kota Tanjungpinang, telah disampaikan jawaban secara langsung oleh wali kota,” tegas Tamrin saat memberikan keterangan resmi kepada wartawan, Senin (1/11/2021).
Selanjutnya, terhadap jawaban Plt wali kota, telah disampaikan pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Tanjungpinang dalam rapat paripurna pada tanggal 5 Juni 2020.
“Dan sampai saat ini, belum pernah disampaikan secara tertulis kepada wali kota,” ucapnya.
Kepala Bagian Hukum Setdako Tanjungpinang Lia Adhayatni SH MH menambahkan, karena wali kota telah memberikan jawabannya, maka pada agenda yang dijadwalkan, tidak lagi memberikan jawaban yang sama.
“Wali kota telah memberikan jawaban pada rapat paripurna tahun lalu,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjutnya, mekanisme penyampaian penjelasan kepala daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun pandangan fraksi-fraksi belum disampaikan secara tertulis oleh DPRD kepada wali kota. Namun hasil pandangan fraksi-fraksi terkait hak interplasi DPRD tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN di lingkungan Pemko Tanjungpinang, telah dijadikan bahan pertimbangan oleh Pemko Tanjungpinang dengan terbitnya Perwako nomor 28 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaaan dan standar satuan harga tambahan penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemko Tanjungpinang, yang mencabut Perwako nomor 56 tahun 2019.
Mengenai ketidakhadiran pada rapat paripurna, wali kota telah menyampaikan surat tertulis secara resmi.
“Ketidakhadiran wali kota juga telah disampaikan melalui surat Nomor 910/1350/4.4.01/2021 perihal tindak lanjut undangan DPRD Kota Tanjungpinang, tanggal 29 Oktober 2021 untuk DPRD Kota Tanjungpinang,” jelas Lia.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Tanjungpinang Boby Wira Satria mengharapkan kepada masyarakat agar permasalahan ini tidak berkembang.
“Wali kota tidak hadir pada rapat paripurna, karena wali kota telah memenuhi undangan pada rapat paripurna tahun lalu. Untuk itu, diharapkan kepada masyarakat dengan penjelasan ini, jangan ada lagi simpang siur terkait ketidakhadiran wali kota pada. Jumat lalu,” ujar Boby. (nurul atia)
Editor: Sigik RS