Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad benar-benar all out guna menuntaskan progran Kepri Terang, hingga akhir Desember 2021 nanti. Berikut strategi Gubernur Kepri untuk membikin semua pulau berpenghuni di Provinsi Kepri, agar dialiri listrik PLN.
Strategi Gubernur Kepri untuk mewujudkan Kepri Terang tak cuma intens melakukan komunikasi dengan PLN. Koordinasi dengan lintas lembaga dan kementerian pun sudah dilakukan. Kini, Ansar Ahmad Gubernur Kepri menjalankan strategi dengan cara pemanfaatan dana CSR sejumlah perusahaan, hingga pengalokasian dana melalui APBD.
“Program Kepri Terang ini menjadi target yang terus kita kejar. Tahun ini, Pemprov Kepri menargetkan 15 desa bisa masuk listrik. Sementara baru 9 desa yang sudah teraliri. Sisanya 6 desa lagi di Kabupaten Anambas, insya Allah selesai sampai akhir Desember tahun ini,” kata Gubernur Kepri H Ansar Ahmad usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 di Gedung Daerah, Kamis (28/10/2021).
Untuk menyukseskan program Kepri Terang ini, Ansar Ahmad mengungkapkan, Pemprov Kepri telah mendorong perusahaan-perusahaan melalui dana CSR, untuk biaya penyambungan dan keperluan lainnya. CSR ini akan langsung diserahkan kepada PLN. Sehingga PLN bisa memasang jaringan sampai ke pemukiman warga, melakukan penyambungan aliran dan meteran ke rumah-rumah masyarakat. Selanjutnya masyarakat hanya tinggal memasang instalasinya di rumah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.
Selain itu, lanjut Ansar Ahmad, Pemprov Kepri sudah memikirkan untuk masyarakat yang tidak mampu dan memang sangat-sangat susah. Atau tidak punya kemampuan sama sekali, untuk memasang instalasi di rumahnya.
“Maka, untuk itu, kita sudah siapkan dana Rp1 miliar. Dengan dana tersebut minimal bisa 1000 rumah terbantu untuk rumahnya bisa teraliri listrik, sampai dengan instalasinya sekalian. Semoga dengan strategis ini, semua rumah warga di pulau berpenghuni di Kepri, akan teraliri listrik,” harap Ansar Ahmad.
Ansar Ahmad memiliki harapan, hingga akhir Desember 2021 nanti, seluruh wilayah desa di Kepri sudah akan teraliri listrik. Terutama di daerah pulau berpenghuni. Jika itu tercapai, tidak akan ada lagi daerah di Kepri yang masyarakatnya mengeluh karena belum teraliri listrik.
“Kita ingin Program Kepri Terang benar-benar terwujud. Dan pasti hal ini akan memberi nilai tambah dari sisi ekonomi masyarakat dan akan memudahkan anak-anak kita belajar. Muaranya mensejahterakan dan mencerdaskan,” ujar Gubernur Kepri.
Sebelumnya, 9 desa dan 2 dusun se-Kepri baru saja teraliri listrik melalui program Kepri Terang. Daerah itu berada di Kabupaten Karimun. Seperti di Desa Semembang, Desa Degong, Desa Selat Mie, Desa Sanglar dan Desa Ngal.
Sedangkan di Kabupaten Anambas ada Desa Sunggak, Desa Air Putih dan Desa Lingai. Kemudian ada Desa Busun Panjang di Kabupaten Lingga dan Dusun Binjai dan Dusun II Harapan Jaya di Kabupaten Natuna.
Gubernur Kepri menerangkan, dalam pelaksanaan program Kepri Terang ini, ternyata justru permasalahan muncul setelah jaringan PLN dipasang ke desa-desa. Karena, masyarakat yang menyambungkan meteran listrik ke rumah sangat sedikit, karena ketidakmampuan masyarakat desa atas besarnya beban biaya pemasangan yang ditetapkan oleh PLN. Baik untuk pemasangan meteran dan instalasi.
Standard pemasangan instalasi di rumah-rumah biasanya 4 titik lampu, dan 3 stop kontak dengan biaya penyambungan Rp900 ribu. Namun hal ini juga disesuaikan dengan harga di daerah, dan kabel yang digunakan.
“Pemprov Kepri melalu dinas ESDM membantu melalui dana APBD untuk rumah tangga miskin. Kita pasangkan instalasi dan kita sambungkan sekalian meteran PLN. Hanya saja, tentu APBD kita tidak mencukupi membantu semuanya. Selain itu, kita juga akan mendorong perusahaan untuk membantu ini, melalui dana CSR,” demikian strategi yang dijalankan Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri Hendri Kurniadi menyebutkan, biaya pemasangan meteran ke PLN bervariasi, tergantung harga dan lokasi. Biaya penyambunganitu ada yang Rp300 ribu dan ada yang Rp900 ribu. Untuk yang di daerah, tagihan dari PLN sebesar Rp900 ribu. Sedangkan yang daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) mendapat subsidi, sehingga hanya Rp300 ribu. (nurul atia)
Editor: Sigik RS