Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memberikan keleluasaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk menilai secara objektif terhadap kinerja pemerintah. Hal itu disampaikan Gubernur Kepri H Ansar Ahmad saat membuka kegiatan entry meeting pemeriksaan terinci kinerja vokasi dan vaksinasi, oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau secara zoom meeting, Senin (11/10/2021).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengikuti zoom meeting ini dari ruang kerja Gubernur Kepri, Lantai IV, Dompak, Tanjungpinang. Melalui entry meeting ini Gubernur Kepri berharap kepada BPK perwakilan Kepri dan jajarannya, terus memberikan penilaian secara objektif terhadap hasil kinerja pemerintah, dalam mengelola keuangan yang ada. Tujuannya agar kinerja pemerintah lebih baik lagi dalam bekerja dan memanfaatkan anggaran.
“Ini adalah amanah yang harus dilakukan oleh BPK, memeriksa hasik kinerja pegawai agar lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan uang negara. Dan melalui pemeriksaan BPK, agar pemerintah lebih cermat, efisien dan efektif dalam menggunakan uang negara,” ujar Ansar Ahmad.
Ansar Ahmad menyadari, Pemerintah Provinsi Kepri masih banyak kekurangan dalam hal menyusun pelaporan hasil pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu perlu adanya saran dan masukan serta pendampingan dari BPK.
“Melalui hasil pemeriksaan lah, kita jadi mengetahui. Mana yang harus kami perbaiki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku nantinya,” ucap Ansar Ahmad Gubernur Kepri.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Kepri sedang menghadapi masa pandemi Covid-19. Anggaran yang dikelola untuk penanganan Covid-19 ini harus dipertanggungjawabkan melalui screening pemeriksaan BPK. Selainitu, di era industri 4.0, sistem kerja digital terus digesa agar bisa bersaing secara global.
Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM dengan saling kerja sama antara perintah dan swasta. Dengan SDM yang baik, Gubernur Kepri yakin hasil kinerja juga akan mengikuti.
Adapun penilaian terinci hasil vokasi dan vaksinasi di Kepri oleh BPK, menurut Gubernur Kepri, harus dilakukan. Karena hal ini bagian dari ikhtiar Pemprov Kepri dalam upaya memperbaiki kinerja para pegawainya. (nurul atia)
Editor: Sigik RS