Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada sebanyak 124.120 penerima, Rabu (22/09/2021) siang. Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad mengucapkan terima kasih.
Acara ini digelar secara hybrid, yaitu menghadirkan sebagian penerima secara langsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat secara langsung dan penerima lainnya mengikuti secara virtual melalui konferensi video.
“Hari ini bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021, saya akan menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten dan kota, dan 5.512 sertifikat di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota yang menjadi prioritas di tahun 2021,” ujar Presiden.
Kepala Negara menyampaikan, penyerahan sertifikat kali ini sangat istimewa karena tanah yang diserahkan merupakan tanah baru untuk rakyat yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan.
“Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan. Ini merupakan hasil perjuangan kita bersama, perjuangan Bapak-Ibu sekalian yang juga melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil dan tentu saja juga dari pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja tetapi juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk meningkatkan produktivitas.
“Saya minta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk juga menyalurkan bantuan-bantuan berupa modal, bibit, pupuk, pelatihan-pelatihan, agar tanah yang digarap oleh Bapak-Ibu penerima manfaat reforma agraria ini lebih produktif. Sekali lagi, agar tanah yang ada lebih produktif, memberikan hasil untuk membantu kehidupan Bapak-Ibu sekalian,” ujarnya.
Pada kesempatan lain, Pemprov Kepri bersyukur karena Pemerintah Pusat telah melahirkan program reforma agraria yang memberikan kepastian hukum atas hak dan status tanah. Dengan kepastian status hukum yang jelas, maka keberadaan tanah secara maksimal bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan dan peningkatan ekonomi.
Ucapan terima kasih itu tersebut disampaikan Gubernur Kepri H Ansar Ahmad usai mengikuti Video Conference Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Tahun 2021 program Reforma Agraria oleh Presiden RI Joko Widodo. Ansar Ahmad mengikuti secara virtual dari Gedung VIP Bandara Hang Nadim Batam.
Hadir juga Wakil Gubernur Hj Marlin Agustina, Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman, Kabinda Kepri, Kepala Zona Kamla, Danlantamal IV Tanjungpinang, Pangkogabwilhan diwakili Kaskogabwilhan, Dangkusmala diwakili Kepala Staf Guskamla, Kajati Kepri yang diwakilkan Kajari Batam dan Pj Sekdaprov Kepri.
Menurut Gubernur Kepri Ansar Ahmad, program reforma agraria yang diinisiasi oleh Badan Pertanahan Nasional, menjadi solusi terbaik dalam upaya mengatasi permasalahan sektor agraria termasuk di Kepri.
“Persoalan seperti sengketa tanah, alih fungsi lahan pertanian yang masif, kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan sosial hingga turunnya kualitas lingkungan hidup, tidak akan terjadi lagi kedepannya,” kata Gubernur Kepri.
Terkait dengan penyerahan sertifikat redistribusi tanah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad sangat berharap, agar penerima manfaat reforma agraria ini, bisa memanfaatkan setiap tanah yang dimilikinya menjadi sumber ekonomi. Tanah tersebut agar betul-betul dikelola dimanfaatkan, dibudidayakan semaksimal mungkin, sebagai sumber pendapatan keluarga.
Pemerintah Provinsi Kepri akan terus memberikan penguatan melalui akses reform, yakni memberikan fasilitasi atas permodalan, teknologi, distribusi hingga pemasaran hasil pertanian.
“Saat ini kami uga telah membentuk tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai komitmen hadirnya pemerintah mengatur permasalahan tanah,” kata Ansar Ahmad.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau Askani menambahkan, secara nasional akan ada lebih dari 124.120 ribu redistribusi tanah yang akan diserahkan berikur sertifikatnya, langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
“Khusus untuk Provinsi Kepri, akan ada sebanyak 10.500 bidang tanah, yang akan diredistribusikan sekaligus sertifikat tanahnya. Hanya saja, untuk saat ini baru kita serahkan sebanyak 3.180 bidang,” sebutnya.
Jumlah sebanyak itu, merupakan hasil pelepasan kawasan hutan yang ada di Kepri. Termasuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL, penyerahan tanah hasil pengusaan tanah negara, yang telah habis pakai dan juga terlantar. (nurul atia)
Editor: Sigik RS