KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad meminta dukungan kepada Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi, guna mewujudkan pembangunan pelabuhan terpadu di Teluk Buton, Kabupaten Natuna. Selain itu, Gubernur Kepri juga berharap Dubes RI untuk Jepang, mencari investor untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Natuna.
Rencana tersebut dibahas Gubernur Kepri Ansar Ahmad dengan Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi, dalam rapat terbatas melalui virtual, Selasa (14/9/2021). Dalam rapat ini, juga turut serta Bupati Natuna Wan Siswandi dan Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda. Serta Asisten II Ekonomi Pembangunan Pemprov Kepri Syamsul Bahrum dan beberapa kepala OPD terkait.
Dalam rapat terbatas tersebut dipaparkan, pembangunan pelabuhan terpadu Samudera di Teluk Buton (Natuna) tersebut sebagai pelabuhan logistik dan perikanan. Tahap awal, pelabuhan terpadu ini dibangun di area seluas 1,7 hektare. Selanjutnya, bisa saja diperluas dengan melakukan pembebasan tanah masyarakat di sekitar. Ke depan, pelabuhan terpadu ini menjadi multifungsi. Selain menjadi pelabuhan perikanan dan logistik, secara tidak langsung akan mendukung pertahanan dan keamanan NKRI.
Gubernur Kepri H Ansar Ahmad menerangkan, di Kabupaten Natuna sudah ada pelabuhan di Selat Lampa, untuk pelabuhan logistik dan perikanan. Hanya saja, jarak menuju Selat Lampa sangat jauh, dan melalui jalur yang terjal. Sehingga, pelabuhan Selat Lampa ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Lebih cenderung dimanfaatkan oleh TNI untuk mendukung kegiatan pertahanan negara.
“Kita minta dukungan dari Pak Dubes, terkait rencana pembangunan pelabuhan terpadu Samudera di Teluk Buton, Natuna ini. Kepada Menteri Perhubungan juga sudah kita bahas. Apa yang menjadi tanggung jawab kami di pemerintah daerah, sudah kami lakukan. Baik studi kelayakan, DED dan sebagainya,” jelas Ansar Ahmad.
Saat ini, lanjut Ansar Ahmad, Pemprov Kepri bersama Pemkab Natuna telah menyiapkan lahan seluas 1,7 hektare. Serta menyediakan anggaran untuk studi kelayakan sebesar Rp2,5 miliar. Sedangkan untuk biaya pembangunan pelabuhan tersebut, diusulkan kepada Menteri Perhubungan RI sebesar Rp200 miliar.
“Saya sempat diundang rapat bersama Menko Marves dan Menhub. Disampaikan bahwa pelabuhan di Selat Lampa, akan diserahkan ke TNI AL untuk mendukung kegiatan pertahanan. Dan disepakati dibangun pelabuhan alternatif, yakni pelabuhan terpadu Samudera yakni pelabuhan Logistik dan perikanan di Teluk Buton ini,” tambah Gubernur Kepri.
Selain pelabuhan terpadu di Teluk Buton, Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga memohon agar Dubes RI untuk Jepang ikut mendorong terwujudnya KEK di Natuna. Serta bisa mempromosikan keunggulan Natuna kepada investor yang ada di Jepang.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Natuna Wan Siswandi menyatakan, Pemkab Natuna sangat siap dan meminta agar apa-apa yang diprogramkan terkait pembangunan infrastruktur di Natuna, termasuk pelabuhan Samudera di Teluk Buton agar bisa segera direalisasikan.
Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi menyambut baik rencana pembangunan pelabuhan terpadu Samudera di Teluk Buton, Natuna ini. Dubes Heri Akhmadi menegaskan, posisi Dubes RI hanya sebagai perwakilan, yang hanya menjalankan kebijakan, dan bukan pengambil kebijakan.
“Karena saya hanya menjalankan kebijakan, maka saya akan menyampaikan hal ini kepada yang mengambil kebijakan. Kita juga akan tawarkan segala potensi yang ada di Natuna kepada pengusaha Jepang, untuk investasi di Natuna,” ucapnya.
Heri mengungkapkan, sudah sempat berdiskusi dengan Menko Marves, Menhan dan Menteri KKP terkait rencana pengembangan pelabuhan terpadu di Natuna. Semuanya mendukung. Bahkan hal ini nantinya akan menjadi salah satu benteng pertahanan masyarakat melalui program penguatan ekonomi.
“Pada intinya, masalah pertahanan dan keamanan kita tidak hanya terfokus dengan memperkuat armada perang saja. Namun lebih penting membangun penguatan ekonomi masyarakat. Dan pelabuhan terpadu di Teluk Buton ini selain menjadi alat untuk memperkuat ekonomi, juga akan menjadi benteng pertahanan dan keamanan negara,” jelas Heri Akhmadi.
Bahkan, lanjut Heri, dirinya sudah sempat membicarakan ini dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Yakni satu lembaga kerja sama pemerintahan Jepang. Menurut Heri, pihak JICA memberikan respon positif (lampu hijau) untuk andil dalam proyek di Natuna tersebut.
“JICA membuka pintu untuk hal tersebut. Kita juga mau agar pelabuhan terpadu di Natuna ini memiliki value yang bisa menjadikan Natuna sebagai pusat perikanan internasional ke depannya,” kata Heri. (SS)