KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Gara-gara unggah di media sosial (medsos) dari oknum, masyarakat nelayan Bintan cemas tidak mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi. Karena, unggahan medsos dari oknum tersebut, menuliskan tudingan yang bukan-bukan terhadap Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.
“Saat ini nelayan Pulau Pucung, Malang Rapat, Berakit sampai ke Desa Pengudang lagi heboh. Ada unggahan di medsos yang menuding Kadis Perikanan yang bukan-bukan,” kata Burhan seorang nelayan Desa Pengudang, Sabtu (4/9/2021).
Dalam unggahan medsos itu, ungkap Burhan, Kadis Perikanan Bintan disebut tak paham dengan keluhan nelayan. Ada lagi menuliskan bukan tamatan tamatan kelautan dan perikanan. Bahkan ekstremnya, Kadis Perikanan Bintan minta diganti.
“Kalau macam gitu, kan sudah menyinggung pemerintah. Nah, sementara selama ini, kami dari nelayan kan dapat solar bersubsidi itu dari pemerintah. Kalau pemerintah disudutkan, bisa saja solar kena setop. Terus nanti, kami mau beli solar ke mana. Itu yang diheboh nelayan sekarang,” ujar Burhan.
Selama ini, jelas Burhan, ratusan nelayan di Desa Pengudang, sudah sangat terbantu dengan kebijakan pemerintah. Awalnya, nelayan Desa Pengudang ketika ingin melaut, harus membeli solar bersubsidi itu ke Tanjunguban. Jaraknya sangat jauh, dan memerlukan biaya tambahan yang besar. Kemudian, Dinas Perikanan membikin kebijakan, sehingga nelayan Pengudang bisa membeli solar ke Pulau Pucung.
“Dalam pengurusan membeli solar ini, semua mekanisme dan prosedur atau syarat, kami penuhi. Dan itu tidak berat. Alhasil, sejak dua tahun lalu, kami nelayan Pengudang sudah membeli solar ke Pulau Pucung. Jaraknya sangat dekat, dan membantu kami sebagai nelayan,” ungkap Burhan mewakili nelayan lainnya.
Untuk pembelian solar seperti nelayang kelong, sebut Burhan, harga per liter itu sebesar Rp 5.150. Harga itu sesuai dengan tarif solar bersubsidi. Jumlah pembelian solar tentu sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah. Pembelian solar ini jumlahnya cukup banyak. Mulai untuk keperluan pompong, kelong (alat tangkap) sampai dengan merebus bilis hasil tangkapan.
Jika solar tidak ada dialokasikan pemerintah ke APMS, kata Burhan, nelayan bisa saja beli ke SPBU. Tapi, harga tidak bersubsidi. Jika ada rekomendasi, tentu akan bermasalah jika nelayan membawa drum ke SPBU. Selama ini, pelayanan pemerintah sudah baik.
“Nah, sekarang muncul tudingan-tudingan yang bukan-bukan kepada pemerintah. Kami cemas saja, jangan-jangan solar disetop. Kata kawan kami, dua hari ini solar tak masuk ke Pulang Pucung. Jangan gara-gara satu orang yang membuat unggahan di medsos, ratusan nelayan yang terkena dampak,” ucap Burhan.
“Kami berharap, kalau ada persoalan diselesaikan secara bijak. Kami ni nelayan tradisional, yang menjalankan apa pun kebijakan pemerintah. Toh selama ni tak ada masalah,” sambungnya. (SS)