JAKARTA (suaraserumpun) – Ansar Ahmad Gubernur Kepri melobi Menteri Kelautan dan Perikanan RI Wahyu Sakti Trenggono, untuk kelancaran pembangunan pelabuhan di Provinsi Kepri. Karena, pembangunan pelabuhan tersebut harus ada izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
Ansar Ahmad menemui Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta, Kamis (2/9/2021).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meminta dukungan, agar seluruh program di Kepulauan Riau yang masuk dalam skala prioritas nasional, mendapat dukungan dari KKP. Ada beberapa program dan kegiatan nasional di Kepri yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Di antaranya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Malarko di Karimun, dan pelabuhan Nusantara di Natuna.
“Kita minta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan dukungan penuh. Karena salah satu perizinan nantinya juga melibatkan dari KKP,” ujar Ansar Ahmad dalam pertemuan di Gedung KKP tersebut.
Selain itu, Ansar Ahmad juga menyampaikan persoalan keluhan masyarakat nelayan mengenai keberadaan kapal pukat cantrang, yang beroperasi di wilayah laut Natuna dan Anambas. Masyarakat setempat mengeluh, karena dinilai mengganggu wilayah tangkap nelayan tradisional, di dua kabupaten tersebut.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, sejauh untuk kepentingan masyarakat banyak pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap semua program nasional yang akan dilaksanakan di Kepulauan Riau. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menghambat. Pembangunan pelabuhan itu penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi di satu wilayah.
“KKP tentu akan memberikan dukungan penuh. Segala sesuatunya Pak Gubernur silakan berkomunikasi dan menghubungi kami kalau ada hal-hal yang perlu penyelesaian cepat dari KKP,” tegas Wahyu Trenggono.
Khusus mengenai persoalan kapal pukat cantrang, lanjutnya, pihak KKP tengah menyusun formulasi bagaimana aktivitas cantrang justru jadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat nelayan setempat. KKP telah membuat kebijakan agar hasil tangkapan kapal pukat cantrang, pemasarannya dilakukan di daerah tersebut. Tenaga kerja yang dilibatkan sebagian besar harus masyarakat nelayan setempat.
“Kita juga akan memperketat pengawasan. Sehingga kapal pukat cantrang tidak menangkap ikan di bawah 30 mil dari pantai, yang merupakan daerah tangkapan nelayan tradisional,” jelasnya. (SS)