KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Dana APBD 2021 Provinsi Kepri minim. Alokasi dana APBD pun difokuskan ke penanganan Covid-19. Dalam sehari atau dua hari ini, Pemprov Kepri mengajukan pinjaman dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) persero, untuk pembangunan infrastruktur.
PT SMI merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Baru-baru ini, Gubernur Kepri sudah menemui Dirut dan jajaran PT SMI di Jakarta. Sebagai tindak lanjut pertemuan itu, Gubernur Kepri H Ansar Ahmad mengadakan rapat secara virtual bersama kabupaten/kota se-Kepri dengan PT SMI, Selasa (31/8/2021).
Dalam rapat ini, Gubernur Kepri H Ansar Ahmad meyakinkan kepada kabupaten/kota untuk memanfaatkan peran PT SMI, dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Menurut Ansar Ahmad, peluang peminjaman ini sangat bermanfaat apabila digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan infrastruktur yang terkait kebutuhan dasar pelayanan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pun dalam waktu dekat akan mengajukan permohonan pinjaman ke PT SMI.
“Dalam waktu dua hari ini, kita (Pemprov Kepri) akan selesaikan permohonan tersebut,” kata Ansar Ahmad.
Hanya saja, Gubernur Kepri H Ansar Ahmad belum merincikan berapa besar dana yang bakal dipinjam Pemprov Kepri kepada PT SMI. Gubernur juga belum menerangkan untuk kegiatan apa saja, pinjaman dana ke PT SMI tersebut.
Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini, jelas Ansar Ahmad, seluruh daerah di Kepri mesti aktif mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif, selain dari APBD dan APBN. Karena, infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan merupakan bagian dalam sistem pelayanan masyarakat.
“PT SMI ini karena memang BUMN di bawah Kemenkeu yang memang memiliki tugas sebagai katalisator pembangunan di daerah,” tambah Ansar Ahmad.
Erdian Kepala Divisi Pembiayaan Publik PT SMI menerangkan, pihaknya sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan mempunyai fungsi dalam percepatan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Sekaligus pembiayaan pembangunan lainnya berdasarkan tugas pemerintah.
PT SMI memiliki dua skema pembiayaan kepada daerah yaitu pinjaman reguler untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka pemulihan ekonomi daerah akibat Covid-19.
“Tidak hanya memberikan pembiayaan yang merupakan bisnis utama dari PT SMI, kami juga bisa memberikan jasa konsultasi dan pengembangan proyek,” jelas Erdian.
Ia mencontohkan PT SMI bisa membantu Pemda menyusun penyiapan pembangunan proyek. Juga memberikan pendampingan kepada Pemda. Untuk skema pembiayaan infrastruktur tersebut, utamanya dengan KPBU maupun pinjaman daerah.
PT SMI sampai dengan Juni 2021 untuk pinjaman PEN daerah telah memberikan dana Rp19,1 triliun di 28 Pemda, untuk 34 fasilitas. Provinsi di pulau Sumatera menjadi yang terbanyak meminjam untuk PEN daerah. Yaitu 38 persen dari total daerah yang dipinjamkan oleh PT SMI. Sementara sektor jembatan dan jalan menjadi porsi terbesar peruntukan pinjaman tersebut yaitu sebesar 72 persen. (SS)