KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Pemerintah Provinsi Kepri telah mengevaluasi penyaluran bantuan sosial bagi terkonfirmasi Covid-19, Senin (30/8/2021). Ada beberapa kendala dalam penyaluran bansos Covid-19 tersebut.
Rapat evaluasi penyaluran bansos Covid-19 tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kepri H Ansar Ahmad. Rapat di ruang kerja gubernur ini dihadiri Pj Sekdaprov Ir Lamidi, Jubir Satgas Covid-19 Tjetjep Yudiana, Kadis Kesehatan M Bisri, Kadis Sosial Doli Boniara, Kabiro Pembangunan Aries Fhariandi, Kepala Sekretariat Satgas Covid-19 M Darwin, Waka Sekretariat Satgas Covid-19 Hasyim Asyari, tim pendataan Dinas Kesehatan, dan tim pendataan Dinas Sosial.
Rapat tersebut dilaksanakan, didasari masih rendahnya realisasi penyaluran bansos Covid-19. Kendala itu antara lain karena proses penyaluran bantuan yang terlalu lama sampai ke masyarakat.
“Kita harus mencari cara bagaimana bantuan dapat tersalurkan dengan cepat. Saya minta maksimal 3 hari sejak data diterima, bantuan bisa ditransfer. Sehingga bantuan dapat bermanfaat bagi penerima dalam masa terkonfirmasi Covid-19,” kata Ansar Ahmad.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta tim membahas secara rinci, teknis penyaluran tercepat yang dapat dilakukan. Termasuk bagaimana dana dapat tetap ditransfer, jika data masuk di pengujung minggu.
Masalah lain dalam penyaluran bansos ini adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
“Kita harus menggunakan semua paltform media yang dapat menyampaikan informasi ini sampai ke seluruh masyakarat Kepri. Sehingga masyarakat sadar bahwa Pemprov tetap hadir di tengah-tengah kondisi sulit masyarakat ini,” terang Ansar Ahmad.
Di lain hal, Ansar Ahmad mengungkapkan, salah satu penyebab tingginya tingkat kematian pasien Covid-19, karena stres yang tinggi. Di dalam masa isolasi, pasien akan merasa tenang dengan terjaminnya keluarga yang ditinggalkan dengan bantuan ini.
“Untuk itu, penting agar bantuan sosial Covid-19 ini, cepat tersalurkan,” harap Ansar Ahmad.
Penjabat Sekda Kepri Ir Lamidi menyarankan, agar dalam tim ditunjuk koordinator, dan penanggung jawab per 2 kabupaten/kota se-Kepri. Kemudian, data yang masuk dari Dinkes, 2 hari maksimal sudah dilengkapi dengan data berupa nomor telepon, alamat, serta surat pernyataan terkonfirmasi. (SS)