KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Ansar Ahmad Gubernur Kepulauan Riau (Gubkepri) mengingatkan kepada seluruh OPD, jangan membuat rencana kerja tahun anggaran 2022 dengan cara copy paste dari program tahun sebelumnya. Seluruh anggaran yang akan disusun dalam rencana kerja Pemprov Kepri harus benar-benar tepat sasaran, efektif dan efisien serta berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Untuk menghindari rencana kerja yang asal-asalan, Ansar Ahmad Gubkepri terus mencermati setiap mata anggaran yang disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di setiap rencana kerja, yang akan diusulkan dalam APBD tahun 2022. Dirinya ingin setiap anggaran yang disusun harus berbasis kinerja, transparan, punya nilai akuntabilitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Membuat rencana kerja itu bukan dengan cara copy paste.
Hal itu menjadi perhatian serius bagi Ansar Ahmad Gubkerpi saat memimpin rapat secara maraton dengan tujuh OPD, di ruang rapat utama Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Rabu (4/8/2021). Menurutnya, setiap rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus bisa dipertanggungjawabkan. Digunakan dan dikelola secara transparan, dan diperuntukkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Tidak hanya itu, Ansar juga menyampaikan bahwa tata kelola setiap anggaran yang dituangkan dalam program kerja di OPD harus baik. Tepat sasaran dan dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas. Serta melalui proses cepat dengan manfaat maksimal untuk masyarakat.
“Kecepatan dan ketepatan itu penting. Apalagi di situasi pandemi seperti saat ini. Percuma kita memiliki anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dan tepat dibelanjakan untuk masyarakat. Situasi seperti saat ini kita sedang ditunggu oleh masyarakat dengan program kerja yang jelas, terukur dan menjawab keluhan mereka,” jelas Ansar Ahmad.
Ansar Ahmad juga menegaskan pentingnya langkah yang cepat, tepat, efisien, dan akuntabilitas dalam implementasi program kerja yang tersusun dalam APBD. Hal itu penting karena di tahun 2022, situasi masih belum stabil dan diperlukan langkah yang extraordinary dalam pemulihan ekonomi di Kepulauan Riau.
Rabu (4/8/2021), ada 7 OPD yang digilir rapat oleh Gubernur Ansar Ahmad. Rapat yang dimulai pada pukul 07.30 itu berakhir sampai pukul 20.00 WIB. Tujuh OPD tersebut di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Masing-masing OPD diminta untuk mempresentasikan program kerja dan pengganggaran yang disusun yang akan dimasukkan dalam APBD tahun 2022. Tidak sedikit, anggaran yang diajukan oleh OPD ditolak oleh Ansar Ahmad karena dinilai mubazir dan tidak tepat sasaran.
“Kita ingin semua bekerja dengan baik dengan program kerja yang betul-betul untuk membangun Kepulauan Riau yang lebih baik. Sampai saat ini, belum ada rencana kerja yang dibuat dengan cara copy paste,” tutur Ansar Ahmad. (SS)