KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Realisasi dana transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD), sampai dengan akhir Juni 2021 belum mencapai 50 persen. Dana transfer baru sekitar Rp570 miliar, atau 34,48 persen. Sedangkan realisasi Dana Desa baru Rp119 miliar, atau 43,2 persen.
Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, Teguh Dwi Nugroho pada saat mengikuti rapat evaluasi kegiatan pembangunan bersama Gubernur Kepulauan Riau (Gubkepri) di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (2/8/2021).
Teguh Dwi Nugroho menjelaskan, peran APBN begitu kuat untuk menahan kontraksi ekonomi yang lebih dalam, akibat tekanan pandemi Covid-19. APBN diharapkan mampu untuk menahan pelambatan ekonomi. Bahkan secara nasional ditargetkan menuju pertumbuhan positif di tahun 2021, yang ditargetkan tumbuh 4,5 persen hingga 5,3 persen.
“Jika kita lihat, mengakhiri triwulan II (akhir semester I) tahun 2021, belanja APBN di Kepri telah menunjukan kinerja yang baik,” ucap Teguh.
Saat ini, realisasi dana transfer pusat ke daerah, sampai akhir Juni 2021 mencapai Rp570 miliar atau 34,48 persen. Sedangkan realisasi Dana Desa (DD) mencapai Rp119 miliar atau 43,2 persen.
Realisasi dana desa tersebut terdiri dari Penyaluran Dana Desa Tahap I dan II (Non BLT) sebesar Rp81 miliar, dan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp31 miliar untuk 25.511 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Teguh menjelaskan jika BLT Desa digunakan sebagai jaring pengaman sosial di desa bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan masing- masing KPM mendapat Rp300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibayarkan selama 12 bulan.
Selanjutnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga semester I 2021 sebesar Rp747,69 miliar untuk 14.289 debitur, yang didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 54,69 persen. Lalu penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp7,34 miliar untuk 2.193 debitur.
Dorong Pemulihan Ekonomi
Gubernur Kepulauan Riau (Gubkepri) H Ansar Ahmad terus menggesa realisasi APBD Kepri tahun 2021, agar dapat dimanfaatkan dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Dirinya mengatakan kebijakan belanja pada APBD Kepri diselaraskan dengan kebijakan nasional yang diarahkan untuk melanjutkan penguatan langkah penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi Kepri, melanjutkan kebijakan di tahun 2020.
“Dalam situasi Covid ini, belanja pemerintah menjadi perhatian untuk pergerakan ekonomi di masyarakat, jadi kita memang harus bekerja cepat,” ucap Gubkepri.
Pada rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri ini, Ansar Ahmad mendorong jajarannya untuk terus mengejar target-target yang telah ditetapkan.
“Di triwulan ketiga ini kita terus mengupayakan percepatan dalam penyerapannya termasuk realisasi penanggulangan Covid-19, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi,” tegas Gubkepri.
Di tingkat nasional, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada di peringkat ke-12 untuk realisasi belanja daerah. Data tersebut merupakan data per tanggal 9 Juli, yang dilansir dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Gubkepri Ansar Ahmad melanjutkan, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat bencana pandemi covid-19, Pemerintah telah melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dimulai dari tahun 2020 dan dilanjutkan kebijakannya di tahun 2021. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Insentif bagi Tenaga Kesehatan, Klaim pasien dan Rumah Sakit serta Program Padat Karya.
“Saya terus mengawal APBD Kepri agar misi dan program-program pemerintah di Provinsi Kepri dapat terlaksana dengan baik, serta memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi Kepri,” ujar Gubernur Ansar.
Terakhir, Gubkepri Ansar Ahmad mengharapkan akselerasi belanja daerah dapat memberikan multiplier effect. Di antaranya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi Kepri. Kegiatan supervisi, pembinaan, dan monitoring belanja harus segera diakselerasi agar output dan outcomenya segera dinikmati oleh masyarakat. (SS)