KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Wakil Ketua II DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono mendukung penuh pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Batam dan Tanjungpinang sebagai upaya penekanan Covid-19. Tapi, Raden Hari Tjahyono mengingatkan agar kebijakan PPKM darurat di Batam dan Tanjungpinang ini jangan menyusahkan masyarakat kecil.
Raden Hari Tjahyono berharap, kebijakan PPKM darurat tersebut harus didukung dengan pemberian bantuan sosial, agar tidak menyusahkan masyarakat kecil. Justru itu, Raden Hari berharap ada penyediaan bantuan sembako untuk di wilayah PPKM darurat, sesuai dengan arahan Mendagri Tito Karnavian.
Mendagri meminta kepala daerah menggunakan 8 persen dari anggaran dana desa untuk dialokasikan salah satunya untuk kepentingan dana bansos. Tito mengatakan, dalam Peraturan Menteri Keuangan 8 persen dari APBD, khususnya dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, itu juga dapat digunakan untuk kepentingan penanganan Covid-19.
Selain itu, Anggota Fraksi PKS dari Dapil Kepri 4 (Batam Kota, Lubukbaja, Bengkong dan Batu Ampar) ini mengajak masyarakat Kepri, untuk mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Sehingga dapat terhindar dari berita yang menyesatkan.
Raden Hari Tjahyono juga mengajak masyarakat Kepri untuk mengikuti informasi informasi yang resmi dari pemerintah. Karena penjelasan-penjelasan resmi ini sangat penting untuk terhindar dari informasi menyesatkan. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mau divaksin. Atau kalaupun mau karena terpaksa dan tidak taat Prokes.
“Kita juga berharap pemerintah cepat menginformasikan informasi penting tentang setiap kebijakan terkait penanganan atau pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Raden Hari Tjahyono.
Raden Hari Tjahyono menyampaikan, alasan dilakukannya PPKM darurat oleh pemerintah karena kondisi di Batam dan Tanjungpinang, Kepulauan Riau sudah memasuki situasi darurat. Dan berbagai elemen masyarakat sudah terkena dampak dari pandemi Covid-19.
Raden Hari mendukung penuh pelaksanaan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah dan menyatakan bahwa PPKM bertujuan untuk kebaikan bersama. Raden Hari Tjahyono pun berpesan agar pemerintah tetap memperhatikan nasib para buruh harian.
“Ini menyangkut pada kemaslahatan bersama, ya kita ikutilah kepada ahlinya, ada pakar juga, pakar kedokterannya. Jadi kesimpulannya kami sangat setuju PPKM ini dilakukan. Namun demikian, perlu dipikirkan buruh-buruh harian bisa tertanggulangi. Jangan sampai tidak diperhatikan.” pinta Raden Hari Tjahyono.
Dia pun berharap para pengusaha tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi perlu memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Raden Hari menambahkan, bahwa pemerintah dengan keterbatasan uang yang ada akan semampunya membantu. Raden Hari mendorong Pemprov Kepri bersama Kota Tanjungpinang dan Pemko Batam, untuk melakukan koordinasi dan membantu masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, lanjutnya, bagaimana perusahaan itu bisa menyejahterakan karyawan, buruh dan pegawainya. Namun pemerintah dengan keterbatasan uang yang ada, diusahakan semampunya bisa membantu. dan rakyat pun harus paham juga dengan kondisi keuangan negara ini. Otomatis dengan aktivitas ekonomi menurun, pendapatan negara menurun.
“Tapi memang, ini kewajiban negara untuk melindungi warganya dalam hal kesehatan,” ujar Raden Hari Tjahyono.
Raden Hari berpesan, pelaksanaan PPKM darurat yang dilakukan oleh pemerintah perlu dilakukan secara konsisten. Jangan sampai menyusahkan rakyat kecil. Oleh karena itu, perlu dilakukan bantuan sosial kepada masyarakat.
“Kita harapkan ini benar benar konsisten, perdagangan juga perlu diawasi, cuma itu yang kami pikirkan, jangan sampai menyusahkan rakyat kecil. Disitulah kita perlu memberikan bantuan bantuan sosial kepada masyarakat,” tutup Raden Hari Tjahyono. (SS)