Beranda All News KKP Bangun Dermaga Apung buat Konektivitas Antarpulau di Lima Daerah, Ini Lokasinya

KKP Bangun Dermaga Apung buat Konektivitas Antarpulau di Lima Daerah, Ini Lokasinya

0
Kondisi dermaga apung di daerah pesisir Indragiri Hilir Provinsi Riau. Indragiri Hilir (Riau) menjadi lokasi pembangunan dermaga apung oleh KKP RI, tahun anggaran 2021 ini.

JAKARTA (suaraserumpun) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bakal membangun lima dermaga apung buat konektivitas antarpulau atau antarwilayah, di lima lokasi strategis Indonesia. Satu di antaranya berada di Provinsi Riau.

Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Hendra Yusran Siry dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (7/7/2021) mengemukakan, lima lokasi strategis Indonesia untuk pembangunan dermaga apung tersebut antara lain di Kabupaten Probolinggo (Jawa Timur). Kemudian, di Kabupaten Tojo Una-Una (Sulawesi Tengah), Kota Bima (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Sinjai (Sulawesi Selatan), dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Baca Juga :  Sehari, Polres Bintan Memvaksinasi Lebih dari 1.600 Warga

Hendra menjelaskan, untuk meningkatkan aksesibilitas dan ekonomi di pulau-pulau kecil, KKP terus berupaya menyediakan fasilitas yang diperlukan dengan membangun dermaga apung di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar.

“Pembangunan dermaga apung merupakan jawaban atas kebutuhan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau terluar. Tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” katanya.

Selain itu, ujar dia, hal itu dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan, meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mengelola pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ia memaparkan dermaga apung yang merupakan tempat tambat labuhnya kapal yang mengapung di atas air, memiliki tiga komponen utama yaitu struktur dermaga/darat yang menjorok ke laut, penghubung antara struktur dan platform, dan landasan dermaga apung yang berbahan High-Density Polyethylene/Low-Density Polyethylene (HPDE/LDPE).

Baca Juga :  Ansar Ahmad Gubkepri Mulai Pulih dari Covid-19, Begini Kondisi Terkininya

Saat ini, kata dia, moda transportasi yang dimiliki masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil atau terluar untuk beraktivitas adalah perahu atau sampan kayu kecil dengan rata-rata di bawah 5 GT (gross tonnage).

“Dengan tinggi draf hanya sekitar 0,9 meter dan panjang rata-rata sekitar 12 meter, penggunaan bangunan dermaga dengan konstruksi beton atau konstruksi kayu dipandang kurang tepat karena masyarakat akan kesulitan dan terkendala ketika melakukan bongkar dan muat barang serta naik turun penumpang,” ujarnya.

Secara terpisah Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf menyampaikan persyaratan teknis dalam pemberian bantuan prasarana dermaga apung antara lain diutamakan sudah memiliki Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), tersedia lahan yang jelas, serta penempatan dermaga apung berada di lokasi yang memiliki potensi mendukung aktivitas masyarakat.

Baca Juga :  Petani Poyotomo Makmur Panen Padi Sawah, Kapolres: Jangan Caplok Lahan Orang

Sejak tahun 2015-2019 KKP telah menyalurkan bantuan berupa pembangunan dermaga apung di 25 lokasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (SS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here