KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Badan Pengusahaan (BP) Batam segera menagih piutang dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Serta mempercepat kegiatan yang menghasilkan PNBP.
Program itu disampaikan jajaran BP Batam, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (8/6/2021). RDP tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam tahun 2022 ini diikuti Muhammad Rudi selaku Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, secara virtual.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, hadir secara langsung di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat. Purwiyanto didampingi Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota Bidang Pengembangan Kawasan Investasi Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin.
Dalam RDP ini, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto menyampaikan tentang kinerja pelaksanaan anggaran BP Batam, RKP dan RKA BP Batam. Purwiyanto memaparkan, pelaksanaan anggaran 2021 tidak terlepas dari terjadinya pandemi Covid-19, yang berdampak signifikan terhadap pergerakan roda ekonomi di Batam. Tahun 2021 ini, masih berjalan proses pengadaan dari belanja tambahan, yang bersumber dari saldo.
“Terkait kinerja ini, dalam sisa waktu tahun 2021, BP Batam akan berusaha untuk mempercepat realisasi penerimaan PNBP, antara lain melalui penagihan piutang dan mempercepat kegiatan yang menghasilkan PNBP,” jelasnya.
Purwiyanto juga menyampaikan, dalam tahun 2022, fokus pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi.
“Fokus tersebut sejalan dengan salah satu fokus pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Yaitu pemulihan ekonomi dan eeformasi struktural,” kata Purwiyanto.
Mengenai Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024, BP Batam akan mendukung perkembangan 4 (empat) sektor prioritas. Pertama, industri manufaktur yang mempunyai nilai tambah tinggi. Seperti industri smartphone, teknologi informasi dan komunikasi, dan kedirgantaraan.
Kedua, industri jasa. Seperti maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat dan kapal, shipbuilding dan shipyard, pendidikan dan kesehatan internasional, serta financial service khususnya digital financial.
Ketiga, kegiatan pengembangan logistik. Seperti transhipment, e-commerce, warehouse dan infrastructure link. Serta yang keempat, pariwisata yang berfokus pada pembangunan destinasi wisata dan event pariwisata. Serta pengembangan industri kreatif (sinematografi).
Selain dengan BP Batam, Komisi VI DPR RI juga menggelar RDP dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala BP Kawasan Sabang dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). (SS)