KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2020 mencapai Rp1,2 triliun, atau 34,5 persen dari rasio APBD. Tahun 2021 ini, pungutan retribusi lay (labuh jangkar) menjadi potensi pendapatan baru untuk mengoptimalkan PAD.
Hal itu disampaikan Ansar Ahmad saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) tingkat Provinsi Kepri. Rakorwasinkeubang ini dilaksanakan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kepri, Sekupang, Batam, Selasa (25/5/2021). Rakorwasinkeubang ini mengangkat tema ‘Pengawasan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Kepulauan Riau’ strategi pengawasan labuh jangkar (lay up). Dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kepri.
Ansar Ahmad menerangkan, potensi sumber daya laut melalui labuh jangkar (lay up) harus ditingkatkan terus. Supaya meningkat, tentu dengan menerapkan pengelolaan yang transparan, efektif, efisien serta akuntabel. Menurutnya, Pemprov Kepri dengan dukungan semua pihak terus melakukan optimalisasi pengelolaan dan pengawalan terkait sumber daya alam di laut.
“Kita akan melakukan strategi peningkatkan PAD dari sumber retrisbui lay up (labuh jangkar), guna optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pungutan retribusi lay up ini jadi potensi pendapatan baru bagi Kepri, ke depan,” jelas Ansar.
Gubernur Kepri Ansar Ahamd menyampaikan, pengelolaan retribusi lay up dengan menerapkan sistem transparan, akuntable ini, akan menjamin pengelolaan PAD Kepri bisa terus meningkat, setiap tahunnya.
“Dari rasio, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, setiap tahun terus mengalami peningkatan. Terakhir di tahun 2020, rasio kotribusi PAD sebesar 34,05 persen, atau Rp1,2 triliun,” sebut Ansar Ahmad.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi peran BPKP Provinsi Kepri yang telah melaksanakan pengawalan atas akuntabilitas keuangan daerah di wilayah Kepri. Pihaknya berharap, peningkatan PAD yang lahir dari pengelolaan secara akuntabel, akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan lain, Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK BPKP, Iwan Taufik Purwanto menekankan, dalam rangka peningkatan ruang fiskal melalui optimalisasi PAD yang bersumber dari SDA Laut Kepri, diperlukan sinergi dan strategi pengawasan khusus dengan pemerintah daerah dalam mengawal program prioritas pusat dan daerah.
Menurutnya, sinergi dan strategi pengawasan tersebut sangat diperlukan agar program strategis Pemerintah Provinsi Kepri bisa membawa lompatan besar ke depan.
“Ada tiga strategi khusus pengawasan yang kami lakukan. Di antaranya tata kelola BUMD, rekomendasi strategis atas kebijakan labuh jangkar (lay up), dan implementasi Fraud Control Plan (FCP) pada BUMD,” terang Iwan Taufik Purwanto.
“Pengawasan yang kami lakukan juga bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” sambungnya.
Rakorwasinkeubang ini juga dilakukan secara virtual yang diikuti oleh bupati dan wali kota se-Provinsi Kepri. Hadir juga pada kesempatan tersebut Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, Stafsus Gubernur Kepri, asisten, dan Kepala OPD Provinsi Kepri.
Sedangkan narasumber yang hadir antara lain Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufik Purwanto. Direktur 1 Korupsi KPK Didik Agung Widjanarko, Insperktur 1 Itjend Kemendagri Bachtiar Sinaga dan Kepala BPKP Provinsi Kepri Wawan Yulianto dan Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memulai pemungutan retribusi lay up (labuh jangkar) kapal, yang dikelola PT Bias Delta Pratama, Rabu (3/3/2021) lalu. Wilayah lego jangkar yang dikelola PT Bias Delta Pratama ini, berada di perairan Galang, Kota Batam.
PT Bias Delta Pratama mengelola labuh jangkar di wilayah perairan Galang, Kota Batam. Tahap awal, diperkirakan pemasukan Rp700 juta per hari, atau sekitar Rp200 miliar per tahun ke APBD Kepri. Selain itu, Pemprov Kepri juga mengelola beberapa titik labuh jangkar di wilayah Kepri lainnya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad yakin, pungutan retribusi lay up di wilayah Kepri menjadi potensi pendapatan baru, guna mengoptimalkan PAD Provinsi Kepri, tahun anggaran 2021 ini dan ke depannya. (SS)