KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Wali Kota Tanjungpinang Hj Rahma memaparkan kiat (cara) Pemko Tanjungpinang untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, Rabu (21/4/2021) kemarin. Rahma memaparkan kiat itu bersama Bupati Luwu Utara dan Bupati Rote. Simak kiat Rahma berikut ini.
Wako Tanjungpinang Hj Rahma memaparkan kiat mengatasi dampak pandemi Covid-19 itu dalam ajang bergengsi diskusi online “DiscusShe 50 Perempuan Berpengaruh dan Perjuangannya Melawan Pandemi”. Diskusi ini digelar secara online oleh salah satu grup perusahaan media pers, bertepatan dengan puncak peringatan Hari Kartini, Rabu (21/4/2021).
Rahma sebagai pengikut langkah Kartini di masa kini, merupakan salah satu narasumber yang terpilih menjadi 50 perempuan berpengaruh di Indonesia versi salah satu media cetak ternama di Indonesia ini. Wako memaparkan kiat ini, setelah Menteri Sosial. Dalam diskusi ini, Rahma mengatakan, siapa saja kepala daerah yang memimpin di masa pandemi Covid-19 adalah pemimpin yang luar biasa. Karena, dituntut mampu menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan yang berkesinambungan dengan keterbatasan anggaran, dan berbagai macam persoalan dan tuntutan masyarakat dalam keterpurukan ekonomi di masa pandemi.
“Tidak jarang para kepala daerah menerima hujatan. Bahkan harus berhadapan dengan hukum,” ucap Rahma di awal diskusi.
Di masa pandemi, Pemko Tanjungpinang telah menerbitkan 7 surat edaran maupun Perwako terkait Covid-19. Juga melakukan berbagai program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Tanjungpinang untuk bangkit dari pandemi. Di antaranya meningkatkan fasilitas pemulihan usaha ekonomi masyarakat pascapandemi Covid-19.
Optimalisasi realisasi belanja modal APBD, bantuan Pemerintah Provinsi Kepri dan DAK Kota Tanjungpinang sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Memaksimalkan potensi pariwisata, kinerja ekspor dan perekonomian di Kota Tanjungpinang. Di samping itu juga meningkatkan investasi swasta dengan menjaga iklim investasi yang kondusif. Memperluas cakupan jaring pengaman sosial, dan meningkatkan jangkauan preventif dan promotif kesehatan penanganan pandemi.
Selain itu, penanganan Covid-19 melibatkan segala sektor mulai dari kesehatan, jaring pengaman sosial, UMKM, tenaga kerja, pariwisata, investasi, perikanan dan pangan, perdagangan, dan belanja pemerintah. Untuk melindungi kesehatan warganya, Rahma membentuk Posko PPKM di 18 kelurahan, pembagian alat pelindung diri, dan pemberian vaksin untuk berbagai kategori sesuai anjuran pemerintah.
Pada Jaring Pengaman Sosial, Pemko Tanjungpinang melalui Dinas sosial telah mendistribusikan bantuan bahan pangan pokok untuk warga tidak mampu dan terdampak Covid-19 sebanyak 2 tahap. Tahap I pada bulan April 2020 berjumlah 18.958 paket, senilai 300.000/paket.
Tahap II pada akhir bulan April 2020 berjumlah 35.090 paket. Kemudian pada bulan Agustus 2020, Pemko Tanjungpinang mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu dan terdampak Covid-19 sebanyak 30.528, yang terealisasi sebanyak 28.918 keluarga senilai Rp600 ribu per KK, yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Pada bulan Agustus 2020, Pemerintah Provinsi Kepri juga memberi bantuan sebanyak 34.000 paket untuk masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang terdampak Covid-19. Terobosan Rahma lainnya ialah menerbitkan kartu pelanggan elpiji subsidi 3kg.
“Hal ini sebagai upaya agar penyaluran gas subsidi tepat sasaran kepada yang berhak membeli, menghindari kelangkaan, antrean, juga menerapkan satu harga yaitu Rp18 ribu,” jelasnya.
Selain itu, untuk mendukung pelaku UMKM, Rahma juga melakukan beragam terobosan. Yakni membangkitkan UMKM/IKM melalui bazar juadah. Menyediakan sarana penjualan produk UMKM bekerja sama dengan beberapa swalayan. Mengadakan berbagai keterampilan seperti tudong manto, pelatihan berjualan online. Serta pelatihan pemasaran produk mikro. Juga memberikan bantuan fasilitas penerbitan sertifikasi halal, BPOM dan P-IRT produk IKM/UMKM.
“Fasilitasi ini sebagai bentuk dukungan pemerintah agar produk yang ditawarkan memiliki nilai jual yang tinggi, dan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan,” tambahnya.
Terbatasnya anggaran APBD membuat Pemko Tanjungpinang berfikir bagaimana caranya agar masyarakat yang tidak mampu terus tetap terbantu. Cara yang dilakukan dengan menggunakan zakat penghasilan para ASN Pemko Tanjungpinang kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan penerima zakat yang dikelola oleh Baznas Kota Tanjungpinang.
Jumlah ASN Pemko Tanjungpinang yang ikut zakat sebanyak 1.818 orang dari 3.216 pegawai aktiv. Zakat juga ada yang bersumber dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang, komisaris, direksi dan karyawan BUMD. Hasilnya, total zakat Januari dan Februari 2021 mencapai Rp 773.335.332, serta infak sebesar Rp2,5 juta.
Pendistribusian zakat bulan Januari-Februari sebesar Rp 459.070.947. Bantuan berupa perlengkapan alat rumah tangga untuk pelaku usaha kecil, bedah rumah layak huni, juga bantuan beras untuk masyarakat tidak mampu melalui kegiatan sebutir beras segenggam kasih sayang.
“Pemko tidak tinggal diam, segala usaha, kebijakan, akan terus dilakukan untuk membantu, mendukung, dan mendorong kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tanjungpinang,” tutup Rahma. (SS)