KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad segera membentuk tim ekonomi di bawah koordinasi Asisten II DR Syamsul Bahrum. Tim ekonomi ini untuk mengakomodir kepentingan pengusaha ke pemerintah pusat, dalam pengelolaan kawasan FTZ.
Tim ekonomi tersebut dibentuk guna membantu keluhan-keluhan pengusaha, menelaah persoalan yang dialami pengusaha di lapangan. Serta salah satu instrumen untuk menjembatani dialog dengan pemerintah pusat.
Pernyataan Ansar Ahmad tersebut disampaikan ketika memimpin diskusi dengan kalangan pemgusaha tentang implementasi PP nomor 41 Tahun 2021 di Kelulauan Riau yang dilaksanakan di Graha Kepri, Jumat (2/4/2021) malam. Tim ekonomi tersebut akan ditetapkan dalam SK Gubernur Kepri.
“Kita harapkan tim khusus ini terdiri dari para profesional yang betul-betul mengerti persoalan mendasar tentang dunia usaha, investasi dan berbagai bentuk regulasi yang mendukung tumbuh kembangnya dunia usaha di Kepulauan Riau. Sehingga ketika kita memberikan gambaran di pusat tentang kondisi kita di lapangan. Semua bisa kita sampaikan dengan argumen yang kuat,” jelas Ansar Ahmad.
Menurut gubernur, suatu wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan FTZ selalu mendapat fasilitas khusus yang namanya diskresi. Diskresi inilah yang kemudian menjadi kunci utama bagi kemudahan implementasi FTZ di lapangan.
“Kalau tidak ada diskresi untuk apa Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun (BBTK) ditetapkan sebagai kawasan FTZ? Untuk itulah kita bentuk tim ekonomi khusus ini dalam rangka melobi pemerintah pusat agar memberikan diskresi terhadap kemudahan usaha di Kepulauan Riau,” tegas Gubernur.
Ansar Ahmad juga akan meminta petunjuk lebih jauh ke Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan, tentang persoalan tersebut.
“Saya Gubernur Kepri tentu tidak boleh tinggal diam dengan apa yang menjadi keluhan dari kalangan pengusaha. Untuk itu apa pun jalannya, tetap akan saya perjuangkan ke pusat,” ujar Ansar Ahmad.
Perekonomian Kepulauan Riau, jelas Ansar Ahmad, sudah diproyeksikan pulih pada awal tahun 2022 dengan pertumbuhan 3-4 persen. Tentu optimisme proyeksi ini perlu dukungan kuat dari dunia usaha.
“Proyeksinya kita harapkan rebound di angka 3 sampai 4 persen di awal tahun 2022. Proyeksi ini sangat didukung oleh konsumsi rumah tangga dan pemerintah, investasi dan ekspor. Eksistensi dunia usaha salah satu faktor penting dalam mendorong recovery economy. Dan ini harus jadi pointer yang perlu diperhatikan,” katanya.
Sedangkan pengembangan kawasan BBTK tahun 2020-2045 yang lebih menitikberatkan pada pengembangan kawasan BBTK sebagai hubungan logistik internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing. Kata Ansar Ahmad, memang harus dibarengi regulasi yang kuat dan mendukung penuh.
Lebih lanjut Ansar Ahmad mengatakan PP Nomor 41 Tahun 2021 merupakan salah satu kebijakan strategis pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun untuk meningkatkan eksosistem investasi untuk pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing kawasan.
“Sedangkan untuk fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha meliputi pemasukan dan pengeluaran barang. Tentang perpajakan, kepabeanan, cukai, keimigrasian, larangan dan pembatasan, fasilitas dan kemudahan lainnya,” tutupnya.
Untuk menjembatani kepentingan pengusaha ke pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan FTZ, perlu dibentuk tim ekonomi. (SS)