KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Lurah dan kepala desa dituntut harus bisa mendorong daya beli di tengah masyarakat. Karena, kelurahan dan desa merupakan ujung tombak suksesnya program pemerintah, yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H Ansar Ahmad ketika bersilaturahmi dengan para camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Karimun, di Gedung Nasional Karimun, Rabu (17/3/2021) kemarin. Gubernur Kepri mengatakan, saat ini pemerintah pusat bekerja serius dalam penanggulangan ekonomi secara nasional. Keseriusan pemerintah pusat tentu juga harus dibarengi dengan kerja keras pemerintah daerah untuk melakukan hal yang sama.
“Para Camat, Lurah dan Kepala Desa itu ujung tombak pemerintah daerah. Suksesnya program pemerintah pusat juga sangat tergantung bagaimana para camat, lurah, dan kepala desa bekerja di lapangan,” kata Ansar Ahmad.
Untuk itu dalam kerangka menyukseskan program pemerintah pusat dalam penanggulangan pertumbuhan ekonomi yang menurun, para Lurah dan Kepala Desa juga harus terus berkreasi bagaimana mampu mendorong daya beli masyarakat di wilayahnya.
Khusus bagi desa-desa yang saat ini sudah mendapatkan anggaran dana desa, maka program yang dijalankan harus lebih banyak diarahkan ke program-program yang sifatnya padat karya tunai, program-program pemberdayaan masyarakat serta program pengembangan inovasi desa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes.
“Saya dengar di Karimun sudah ada 12 Bumdes. Diharapkan ke depan Bumdes yang terbentuk harus lebih banyak lagi. Tetapi target kita bukan dalam jumlah kuantitatif tetapi bagaimana mengembangkan Bumdes itu dalam angka kualitatif yang mampu memberikan kontribusi sangat baik dalam pengembangan ekonomi di pedesaan,” jelas Ansar Ahmad, mantan Bupati Bintan dua periode ini.
Dijelaskannya, seringkali ada paradigma ketika dana desa diluncurkan pemerintah pusat seolah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi mengurangi porsi dukungan anggaran di desa. Hal tersebut tidak benar, karena untuk pengembangan pembangunan di desa ujung tombaknya tetap pemerintah kabupaten dan provinsi.
Menurut gubernur, seluruh kepala desa harus terus meningkatkan kemampuan berinovasi dan berkreasi dalam memanfaatkan dana desa. Jangan sampai pemanfaatan dana desa hanya untuk kegiatan yang sifatnya hura-hura dan atau hanya memenuhi kebutuhan sesaat. Pemerintah desa diminta memanfaatkan dana desa untuk mendorong ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
“Negara ini akan sehat dan kuat kalau desa-desa itu kuat dan sehat,” tegas Ansar.
Karena itu, tambah Ansar, program program partisipasi masyarakat harus diperhatikan secara sungguh-sungguh karena saat ini Pemprov Kepri dihadapkan pada persoalan keterbatasan dari sisi kemampuan fiskal anggaran. Untuk itu Ansar menginginkan program-program yang sudah masuk dalam skala prioritas di tahun 2021 mampu menjadi mesin penggerak ekonomi di pedesaan dan seluruh wilayah di Kepulauan Riau.
“Kalau sekiranya ada program-program di pusat yang kira-kira bisa mendukung dan mendorong pemberdayaan desa secara cepat, maka saya akan mengupayakan dengan serius agar program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di seluruh wilayah provinsi kepulauan Riau bisa berhasil,” tutup Ansar Ahmad. (SS)