JAKARTA (suaraserumpun) – Cen Sui Lan Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar mendesak Menteri Perhubungan (Mehub) Budi Karya Sumadi, agar melanjutkan pembangunan Pelabuhan Malarko, di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri. Cen Sui Lan menyampaikan hal itu pada saat Komisi V DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Menhub Budi Karya Sumadi dan sejumlah Dirjen, Selasa (16/3/21) siang.
Raker Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan RI ini dengan agenda tentang refocussing atau realokasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, terhadap Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2020.
Dalam Rapat Kerja tersebut, Cen Sui Lan menyampaikan hasil resesnya di Dapil Kepri kepada Menteri Perhubungan RI. Pertama, kata Cen Sui Lan, saat melaksanakan reses di Batam, sempat mengunjungi KSOP Batam. Ternyata, tidak ada Gedung KSOP Batam. KSOP Batam menempati gedung yang dipinjaman dari instansi lain. Menteri Perhubungan sudah mengetahui kondisi ini. Karena, Menteri Budi Karya melaksanakan kunjungan ke Batam, baru-baru ini.
“Tolong dibangun gedung KSOP di Batam,” pinta Cen Sui Lan.
Kedua, Cen Sui Lan sebagai Anggota Komisi V DPR RI ini mengapresiasi terhadap rencana pemindahan pelabuhan kapal Pelni di Batam, ke pelabuhan swasta di Bintang 99 Batam. Pemindahan pelabuhan ini diharapkan bisa mempercepat aktivitas kapal kontainer.
Ketiga, lanjut Cen Sui Lan, dirinya melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun, untuk melihat Pelabuhan Malarko.
“Pak Menteri kan pernah berjanji, pembangunan Pelabuhan Malarko di Karimun, akan dilaksanakan atau dilanjutkan kembali,” ujar Cen Sui Lan, Anggota DPR RI dari Dapil Kepulauan Riau (Kepri) ini.
Saat meninjau Pelabuhan Malarko Karimun itu, Cen Sui Lan menerima penjelasan dari Pemkab Karimun, yaitu Dinas Perhubungan. Dari penjelasan tersebut, Cen Sui Lan mengungkapkan, sepertinya ada perbedaan persepsi, antara Kementerian Perhubungan RI dengan Pemkab Karimun. Karena itu, Kemenhub disarankan mengundang Gubernur Kepri dan Pemkab Karimun guna membicarakan hal ini.
“Perbedaan persepsi ini yaitu persoalan lahan. Pemkab Karimun ada lahan 15 hektare yang bisa atau ready direklamasi. Itu kan lahan negara, bisa digunakan untuk kelanjutan pembangunan Pelabuhan Malarko di Karimun,” harapnya.
Mangkrak
Cen Sui Lan mengungkapkan, proyek pelabuhan Malarko mangkrak sejak tahun 2013. Pelabuhan Malarko ini mulai dibangun dari tahun 2008 sampai 2012. Dan sudah menghabiskan uang negara lebih dari Rp147 miliar.
Cen Sui Lan mendesak agar pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI, melanjutkan pembangunan pelabuhan Malarko. Baik untuk dijadikan sebagai pelabuhan utama peti kemas, maupun untuk pelabuhan roll on roll off (roro). Pelabuhan Malarko, juga bisa berfungsi nantinya sebagai pelabuhan sandar kapal pesiar.
“Dan yang sangat urgence nantinya, bisa untuk sandar kapal perang RI untuk mendukung fungsi pertahanan keamanan negara kita,” ujar Cen Sui Lan, saat memberikan keterangan kepada suaraserumpun.com, Selasa (16/3/2021) malam.
Pelabuhan Malarko
Fungsi yang lebih mendasar pembangunan Pelabuhan Malarko di Karimun ini, yaitu sebagai pendukung ditetapkannya Karimun sebagai Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Karimun ditetapkan sebagai kawasan FTZ oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2007. Sehingga diperlukan suatu pelabuhan yang berskala besar. Agar kapal-kapal yang berbobot tonase besar dapat sandar di dermaga. Kegiatan bongkar buat menjadi lancar. Para investor merasa nyaman apabila barang-barang yang dibutuhkan masuk dan keluar, dapat berjalan dengan lancar, cepat dan mudah dilakukan.
Pelabuhan Malarko diusulkan sebagai pelabuhan bebas untuk exit point dan enter point di Karimun. Asal mulanya Pelabuhan Malarko ini sudah lama direncanakan untuk dibangun. Namun oleh karena terbatasanya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri. Sehingga, atas upaya koordinasi yang terus dilakukan ke pemerintah provinsi dan diteruskan ke pemerintah pusat, akhirnya mendapat dukungan. Melalui Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembangunan. Tepatnya tahun anggaran 2008, pembangunan Pelabuhan Malarko dimulai untuk tahap pertama.
Untuk membangun Pelabuhan Malarko diperlukan dana mencapai Rp254,865 miliar, dengan pengerjaan selama 7 tahap. Sumber pandanaan pembangunan Pelabuhan Malarko berasal dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN), melalui Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Dana pembangunan Pelabuhan Malarko yang terserap baru pembangunan causeway dan trestle pada sisi laut. Saat ini telah terealisasi lebih kurang Rp147,4 miliar, dari tahun 2008 sampai 2012. Pada tahun anggaran 2013, kegiatan pembangunan pada trestle dianggarkan senilai Rp91 miliar. Namun, tidak pekerjaan tidak terealisasi. Pada tahun 2014 hingga saat ini, tidak dianggarkan lagi.
Tujuan dari pembangunan Pelabuhan Malarko antara lain sebagai pelabuhan utama yang multipurpose. Memperlancar arus perpindahan orang (naik turun penumpang), khususnya kapal PT Pelni dan bongkar muat barang. Dalam upaya memperlancar kegiatan perekonomian Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dan kepentingan nasional.
Pelabuhan Malarko juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Karimun. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan pelabuhan yang berskala internasional. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa bahwa Kabupaten Karimun merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sekaligus meningkatkan ketahanan nasional.
Perbatasan Antarnegara
Letak dan lokasi Pelabuhan Malarko sangat strategis, berada di depan 2 negara tetangga, Malaysia (Kukup Johor), dan Tuas Jurong Singapura. Letak Pelabuhan Malarko di sebelah timur Pulau Karimun Besar. Tepatnya di Dusun Pelambong, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri. Posisinya berada di titik koordinat 01º-07’-50” LU dan 103º-23’-35” BT. Pelabuhan Malarko menjadi perbatasan antarnegara.
Untuk pembangunan Pelabuhan Malarko, Pemerintah Kabupaten Karimun telah melakukan pembebasan lahan pada sisi darat seluas 40 meter x 415 meter, untuk pembuatan jalan akses menuju lokasi Pelabuhan Malarko. Pemkab Karimun telah membuat dokumen Andal, UKL dan UPL pembangunan Pelabuhan Malarko.
Selain itu, Pemkab Karimun sudah melakukan penimbunan jalan menuju Pelabuhan Malarko pada tahun 2014 oleh Dinas PU. Kemudian, dilakukan pembangunan jalan atau pengaspalan jalan dan penurapan oleh BP Kawasan Karimun tahun 2017.
Pemkab Karimun berharap, pembangunan Pelabuhan Malarko dilanjutkan dan diselesaikan pada tahun anggaran 2022 nanti. Sehingga, tahun 2023, dapat dioperasionalkan. Mengenai dengan lahan darat yang diminta Kemenhub dari pemerintah daerah seluas 6.000 meter persegi untuk pembangunan kantor belum terealisasi, hal ini dapat dilakukan dengan reklamasi. Karena lokasi yang akan direncanakan di pinggir pantai, dapat dimanfaatkan lahan reklamasi pantai.
“Berdasarkan dokumen DED yang dievaluasi pada tahun 2014, RAB kegiatan itu mencapai Rp96 miliar. Kita desak agar Pak Menhub Budi Karya Sumadi melanjutkan pembangunan Pelabuhan Malarko di Karimun ini,” demikian diharapkan Cen Sui Lan, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kepri. (SS)