JAKARTA (suaraserumpun) – Program pembangunan bandara ddara (Bandara) Ranai di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau mendapat suntikan dana dari World Bank dan APBN, pada tahun 2021 ini. Rencana pengembangan bandara udara Ranai itu terungkap, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Udara (Hubud) Kementerian Perhubungan RI, Senin (8/2) lalu.
“Iya, itu informasi terbarunya mengenai bandar udara Ranai Natuna,” kata Cen Sui Lan (CSL), Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Kepri, Selasa (9/2/2021).
Sebelum RDP dengan Dirjen Hubud Kementerian Perhubungan RI, CSL sudah mendapat informasi mengenai pembangunan bandar udara Ranai di Natuna ini. Menurutnya, dari paparan Menteri Perhubungan, informasinya ada pembiayaan dari World Bank (Bank Dunia).
“Hal itu saya sampaikan kepada Dirjen Hubud. Dari Pak Dirjen membenarkannya, bahwa bandar udara Ranai mendapat bantuan dari World Bank, selain dari APBN pada tahun anggaran 2021 ini,” jelas CSL.
CSL, sebagai Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Golkar ini sempat berdiskusi langsung dengan Dirjen Hubud Novie Riyanto R, dan Direktur Kebandaraan DitJen Hubud Elfi Amir. Dari perbincangan ini diketahui, bandar udara Ranai di Kabupaten Natuna, akan dikembangkan lagi sebagai bandara enclave, karena juga berfungsi sebagai pertahanan RI.
“Bandar udara enclave itu, bandara yang difungsikan untuk pertahanan Militer di satuan TNI AU, dan komersial (sipil) dari Ditjen Hubud,” terangnya.
Pembangunan bandara udara Ranai ini, sebut CSL, mendapat program pembangunan dari Word Bank, dan mendapat suntikan dana dari APBN 2021, dengan nilai puluhan miliar rupiah.
“Semoga terealisasi,” harap CSL.
Selain bandar udara di Natuna, CSL juga mempertanyakan program pembangunan bandar udara Seibati di Tanjungbalai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Karena, di RKA Ditjen Hubud, ada dianggarkan. Namun di paparan target prioritas Dirjen Perhubungan Udara, tidak tercantum. CSL awalnya khawatir, apakah rencana kegiatan anggaran (RKA) untuk bandar udara Seibati itu ditiadakan.
“Tapi dari penjelasan Pak Dirjen, Bandara Seibati Karimun juga mendapat alokasi anggaran di APBN murni ini sekitar Rp22 miliar. Serta bantuan subsidi untuk bandar udara di Dabo, Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri. Bantuan subsidi dari APBN 2021 sebesar Rp25 miliar,” terang CSL.
Kegiatan peningkatan bandar udara se-Provinsi Kepri juga disetujui pemerintah pusat, atas inisiatif Cen Sui Lan. Namun, kegiatan itu dijalankan dengan program padat karya tunai, untuk masyarakat sekitar bandara. Kegiatan itu seperti pengerjaan potong rumput, pengecatan, pembersihan saluran bandara dan kegiatan kegiatan yang tidak membutuhkan teknologi.
“Kegiatan itu dijalankan dengan cara padat karya untuk masyarakat setempat. Yang dipekerjakan itu sekitaran 200 pekerja lokal atau setempat,” ujar istri dari H Raja Mustakim ini.
CSL berharap, program peningkatan dan pembangunan bandar udara di Provinsi Kepri, bisa melancarkan konektiviti di daerah pulau dan perbatasan antarnegara ini. Selain, program pembangunan bandar udara juga memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat Kepulauan Riau. (SS)