JAKARTA (suaraserumpun) – Cen Sui Lan (CSL) Anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil Provinsi Kepri, menagih janji Menteri Perhubungan (Menhub) RI, untuk merealisasikan pembangunan pelabuhan kontainer Malarko di Karimun. Sebab, sampai tahun 2021 ini, pembangunan pelabuhan Malarko, belum terealisasi.
Janji Menhub RI tersebut ditagih CSL pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Kamis (4/2) siang kemarin. Dalam RDP ini, CSL menyampaikan, pelabuhan kontainer ekspor-impor Malarko di Karimun, Kepri sudah mangkrak sejak tahun 2008 lalu. Padahal sebelumnya, Menteri Perhubungan RI sudah meninjau ke pelabuhan Malarko, Karimun.
“Nah, saat itu, Pak Menteri (Menhub) berjanji, tahun 2021 ini akan direalisasikan atau difungsikan pelabuhan Malarko tersebut. Tapi, tahun 2021 ini, tak ada kegiatan pembangunannya di RKA. Janji Pak Menteri itu sudah kita tagih, melalui Dirjen Hubla Kemenhub saat RDP Komisi V dengan Dirjen Hubla,” kata Cen Sui Lan, saat memberikan keterangan, Jumat (5/2).
Bagi CSL, pembangunan pelabuhan Malarko di Karimun, itu sangat penting untuk aktivitas pengusaha dan masyarakat di Karimun. Karena, di Karimun tidak ada pelabuhan kontainer. Sedangkan pelabuhan yang ada saat ini, kurang memadai.
“Kita minta Kemenhub membangun pelabuhan Malarko di Karimun ini. Serta dianggarkan pembangunan pelabuhan rakyat yang kecil-kecil di wilayah Kepri. Ini untuk konektivitas antarpulau bagi masyarakat Kepri, yang merupakan daerah kepulauan,” tambah CSL, legislator dari Fraksi Golkar ini.
Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan RI Agus H Purnomo menyatakan, pihaknya sudah beberapa kali meninjau pelabuhan Malarko, di Karimun, Kepri. Tapi, ada prasyarat yang harus dipersiapkan, untuk membangun pelabuhan Malarko di Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) tersebut. Seperti mengenai tanah/lahan pelabuhan.
“Kami sudah kirim surat ke bupati (Karimun). Untuk tanahnya, segera disiapkan dan diserahkan kepada Dirjen Hubla. Setelah itu, baru bisa membangun,” jelas Agus H Purnomo.
Jika lahan milik orang lain, Agus H Purnomo, pihak Dirjen Hubla tidak bisa membangun pelabuhan Malarko.
“Kalau surah sudah ada, nanti kalau diperlukan, kita koordinasi dengan Pak Bupati Karimun. Supaya percepatan pembangunan bisa dilakukan,” tegas Dirjen Hubla.(SS)