KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Jika sebelumnya tim monitor Menko Polhukam RI, kini giliran Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Ariawan membahas Karang Singa, dengan Pemkab Bintan. Pangkogabwilhan I menyatakan, segera dibangun mercusuar dan helipad di Karang Singa yang sempat diklaim milik Malaysia tersebut.
Kunjungan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Ariawan beserta rombongan ke Pemkab Bintan, disambut Bupati Bintan H Apri Sujadi didampingi Sekda Bintan dan beberapa OPD terkait. Pembahasan Karang Singa dilakukan di Kantor Bupati Bintan, Selasa (2/2). Satu di antara pembahasan H Apri Sujadi dan Pangkogabwilhan I, yaitu rencana pembangunan mercusuar di Karang Singa.
Dalam silahturahmi singkat itu, Apri menjabarkan kondisi Bintan, sebagai salah satu wilayah perbatasan. Termasuk kondisi terkini Bintan, usai diterpa bencana banjir, awal tahun 2021 lalu. Namun, pembahasan utama dalam pertemuan ini difokuskan pada Karang Singa, yang sejak beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan hangat, setelah Malaysia mencoba untuk mengklaimnya.
“Pada prinsipnya, kami selaku pemerintah daerah dan masyarakat Bintan pada umumnya, siap untuk berjalan bersama dengan TNI. Khususnya lagi menjaga wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar,” ujar Apri.
Karang Singa yang berada di utara Pulau Bintan memang perlu mendapat perhatian khusus. Pangkogabwilhan I juga dengan lugas menyampaikan, bahwa komitmen menjaga wilayah perbatasan harus diemban bersama sesuai dengan porsinya.
“Kami berterima kasih atas sambutan hangat Pemkab Bintan. Termasuk keseriusan mendukung TNI untuk menjaga batas wilayah. Dalam waktu dekat, kita pastikan untuk membangun menara mercusuar di sana (Karang Singa),” tegasnya.
Laksdya TNI I Nyoman Gede Ariawan juga memaparkan kisah, saat dirinya beberapa kali bertugas di wilayah perbatasan darat dan laut. Seperti di Pulau Ambalat. Berangkat dari hal itu, jangan sampai wilayah perbatasan negara seperti di Bintan ini menjadi bagian dari negara lain. Pemkab Bintan, menurutnya, telah siap untuk berkomitmen bersama TNI dan instansi vertikal lainnya guna menciptakan suasana yang kondusif. Baik antarnegara maupun di tengah masyarakat.
Sebelum mengakhiri pertemuan, Apri dan Pangkogabwilhan I juga sempat membahas beberapa isu lainnya. Seperti sengketa lahan di Tanjunguban dan limbah minyak hitam di perairan Bintan, yang bisa dikatakan menjadi langganan tiap tahunnya.
“Pembangunan menara suar, dengan pertimbangan untuk kepentingan navigasi. Jadi pelayaran akan memiliki rasa aman. Itu prioritasnya, baru nanti akan dilengkapi dengan sarana lainnya seperti helipad,” tutupnya.
Sebelumnya, Kamis (28/1), tim Menko Polhukam kembali meninjau dan memantau pembangunan daerah terluar dan perbatasan di Kabupaten Bintan. Termasuk meninjau ke Tanjung Sading. Tim peninjau titik koordinat wilayah perbatasan RI dipimpin Brigjen TNI Yasid Sulistiya, selaku Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Polhukam RI, bersama Kolonel Inf Sugeng Hartono, selaku Kabid Tata Ruang Pertahanan Polhukam RI.
“Nah, untuk di Karang Singa, itu nanti ditangani oleh Menkomarinves. Termasuk untuk pembangunan mercuar dan helipad itu, Nah, kalau dari kami, hanya mendalami saja untuk program itu,” kata Lutfi Brigjen TNI Yasid Sulistiya.
Asisten II Setdakab Bintan Supriyono mengatakan, tim Menko Polhukam yang tiba di Kantor Bupati Bintan dan jajaran Pemkab Bintan, sudah melakukan video conference dengan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, guna membicarakan pembangunan di Karang Singa ini.
“Nah, memang akan dibangun menara mercusuar sementara di Karang Singa itu. Rencananya, dimulai bulan Apri 2021 nanti. Nanti juga akan ada kunjungan Menko Polhukam dan Menkomarinvest, ke lokasi (Karang Singa),” kata Supriyono.
Kemudian, tambahnya, untuk pembangunan helipad di Karang Singa, akan diprogram pada tahun 2022 mendatang. *